"Itu maksimal Rp 500 juta," ujar Ketua DPR Marzuki Alie, kepada detikcom, Rabu (4/1/2012).
Setjen DPR pun mengakui sebenarnya pengadaan finger print bisa ditekan. Bahkan sampai hitungan dua ratus jutaan. Tapi Setjen DPR ingin memilih sistem absen yang mahal, harganya Rp 3,7 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rupanya Setjen DPR ingin memberikan fasilitas yang paling mutakhir kepada anggota DPR. Apa kelebihannya sampai mereka memilih harga yang sangat tinggi?
"Ini kan ada sistem. Yang mahal itu ternyata sofwarenya. Itu termasuk CCTV, termasuk sistem aplikasi yang kita inginkan apa," papar Sumirat.
Sementara PNS Setjen DPR sehari-hari menggunakan sistem absen finger print yang standar. Alat itu dipasang di lobi gedung Nusantara III dan Gedung Setjen DPR.
Setiap pagi dan sore mereka mengantre di belakang alat tesebut. Mereka menempelkan jempol mereka pada alat tersebut setiap tiba dan pulang dari DPR.
Lalu, kenapa DPR memaksakan sistem absen yang mahalnya selangit?
(van/gun)











































