DPRD Kobar Tidak Akui Bupati dan Wakil Bupati yang Dilantik Mendagri

Samarinda - Kisruh hasil pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, masih belum selesai. DPRD Kotawaringin Barat akan mengeluarkan sikap politik tidak mengakui pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ujang Iskandar - Bambang Purwanto, yang dilantik Kemendagri, 30 Desember 2011 lalu.

"Kamis (5/1/2012) besok, DPRD menggelar paripurna tunggal, menyatakan sikap politik tidak akan mengakui pelantikan itu," kata Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Subahagio, ketika dihubungi detikcom, Rabu (4/1/2012) siang.

Dijelaskan Subahagio, keputusan penjadwalan paripurna tunggal dikeluarkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar Selasa (3/1/2012) kemarin, di DPRD Kotawaringin Barat.

"Dalam Bamus yang kita gelar, dari eksekutif di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat juga hadir," ujar Subahagio.

Subahagio mengaku optimistis mayoritas anggota DPRD Kotawaringin Barat yang berjumlah 30 orang, akan berkeputusan tidak mengakui pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.

"Ada suara mayoritas yang menghendaki paripurna tunggal dan akan mengeluarkan pernyataan sikap politik terhadap pelantikan yang tidak diakui," tambah Subahagio.

Menurut Subahagio, DPRD Kotawaringin Barat menyayangkan Kemendagri tetap melakukan pelantikan meski proses gugatan masih dalam proses putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.

"Tunggu putusan PTUN. Kalau PTUN memutuskan pelantikan cacat hukum, otomatis pelantikan dibatalkan," tegas Subahagio.

Diberitakan sebelumnya, ratusan massa membakar rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kobar terpilih Ujang Iskandar - Bambang Purwanto, di Jl Pangeran Antasari, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Massa bersikeras menolak pelantikan keduanya yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (30/12/2011) lalu. Kondisi itu membuat aparat keamanan Polri dan TNI, berjaga-jaga di sejumlah ruas jalan di Pangkalan Bun.

(anw/anw)