Koalisi Baru Jangan Lagi a la SBY

Jakarta - Bila 2011 marak dengan pencapresan dini, maka 2012 diperkirakan menjadi waktu bagi partai politik saling mengincar calon mitra koalisi untuk mendapatkan pasangan bakal cawapres. Bila merujuk 'nasib' koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY, maka konsep yang serupa sebaiknya jangan lagi diterapkan untuk koalisi mendatang.

"Setgab Koalisi ada signifikansinya? Apa ikatan yang berhasil dibuat? Tidak ada keputusan strategis yang dihasilkannya," kata pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, kepada detikcom, Senin (2/1/2012).

Menurutnya, jauh lebih baik Indonesia memperkuat sistem presidensial yang dianut selama ini untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Di dalam sistem presidensial yang konsisten, sebenarnya tidak mengenal adanya koalisi dalam susunan pemerintahan seperti yang diterapkan oleh SBY dalam dua periode pemerintahannya.

Doktrin bahwa kebersamaan dalam parlemen berkorelasi dengan kebersamaan dalam kabinet pemerintahan yang diterapkan SBY, terbukti bukan jaminan terhadap berlangsungnya pemerintahan yang efektif. Tapi bukan berarti menjalin sebuah koalisi menjadi tidak perlu sama sekali, sebab peran parlemen sangat signifikan terhadap pelaksanaan program kerja pemerintahan.

"Andai ada koalisi, cukup di parlemen sehingga tidak mengganggu otoritas ekesekutif. Sifatnya pun harus programatik," jelas Yunarto.

Dia mengakui penerapan sistem presidensial yang konsisten seperti itu berpotensi mendapat penentangan partai politik yang merasa 'hajat hidup' mereka terganggu. Kegaduhan politik yang mungkin terjadi diyakini hanya sebagai risiko jangka pendek.

"Ini hanya masalah pengaturan sistem saja. Tapi begitulah makna divided government dalam sistem presidensial," imbuh dia.

(lh/nrl)