KPU Belum Terima Laporan Soal TPS Fiktif

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh ini belum menerima laporan dari KPUD Jawa Timur maupun propinsi lainnya tentang keberadaan 'TPS fiktif' pada pemilihan presiden putaran I yang dipertanyakan oleh Panwas Pemilu. "Saya cek ke sekretariat, mereka belum menerima laporan dari Jatim tentang TPS yang batal didirikan," ujar Wakil Ketua KPU, Ramlan Surbakti, di ruang kerjanya, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (22/7/2004). Berdasar data sekretariat jenderal KPU yang dirangkum dari Berita Acara Penghitungan Suara (BAPS), pada hari-H pemilihan legislatif 5 April 2004, di Jawa Timur terdapat 771 TPS yang batal didirikan. Penyebabnya adalah jumlah pemilih real, ternyata jauh lebih sedikit dibanding laporan yang disampaikan oleh PPK pada KPU Kab/Kota setempat. Berkurangnya jumlah pemilih dan kebutuhan TPS, baru diketahui pada H-10 pemilihan legislatif. Yakni ketika PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah masing-masing. "Pada saat bersamaan, konsentrasi utama kita kan pengadaan logistik pemilu, sehingga berkurangnya jumlah TPS lupa disosialisasikan," ungkap Ramlan.Ramlan mengakui, bahwa merujuk pada kejadian di atas, tidak tertutup kemungkinan hal serupa terulang kembali. Bukan hanya di Jatim, melainkan juga propinsi lainnya. Sebab SK KPU No.39/2004 tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS Pilpres, diterbitkan pada 1 Juni lalu sementara jumlah pemilih tetap terus berubah hingga menjelang hari-H.Namun, dirinya yakin bahwa meski ada selisih, maka jumlahnya tidak sebanyak yang terjadi dalam pemilihan legislatif. Sebab hasil pemutahiran DPT yang dilakukan pada sepanjang Mei 2004, jumlah pemilih terdaftar jauh lebih mendekati angka real. "Mencegah terulang isu 'TPS fiktif', untuk pilpres putaran II kami tidak membuka TPS baru. Pemilih tambahan bisa disisipkan ke DPT yang ada," ujarnya. (mar/)