Ramalan Politisi Golkar di 2012: Politik Akan Memanas!

Jakarta - Dinamika politik Indonesia di tahun 2012 dinilai akan semakin memanas. Sejumlah kasus yang belum tuntas di tahun 2011 akan menjadi bola liar yang dimainkan parpol.

"Ramalan politik tahun 2012, politik (political landscap) 2012 akan sangat panas. Betapa tidak, di tahun 2012 akan terjadi pertemuan antara berbagai persoalan politik masa lalu (the past) dan kompetisi di masa yang akan datang (the future). Yang lalu dan yang akan datang akan bertemu di tahun 2012 ini," tutur Ketua DPP Golkar Hajrianto Tohari, kepada detikcom, Jumat (30/12/2011)

Menurut Hajrianto, permasalahan-permasalahan politik yang mengambang atau menggantung di tahun 2011 akan menjadi residu politik tahun 2012. Dan berbagai persaingan politik antara lain Pemilu dan Pilpres 2014 akan dimulai di tahun 2012 ini.

"Berbagai macam agenda politik di tahun 2011 yang sebagian besar tidak selesai akan menggumpal di tahun 2012. Persoalan undang-undang pemilu seperti parliementary treshold (PT), sistem pemilu, jumlah daerah pemilihan (dapil) akan menuntut penyelesaian di tahun 2012. Partai-partai politik pasti akan unjuk perasaan dan gigi sekaligus untuk berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan agar sistem dan format pemilu yang disepakati dalam undang-undang menguntungkan dirinya, atau minimal tidak merugikan partainya, apalagi membahayakan eksistensi dirinya," beber Wakil Ketua MPR ini.

Menurutnya Koalisi akan menjadi taruhan dan sekaligus dijadikan sandera oleh parpol-parpol anggota koalisi. Seperti misalnya masalah PT dalam Pemilu 2014 yang akan datang jangan 5 persen, tidak digubris, apalagi diakomodasi dalam UU Pemilu nanti.

"Sementara berbagai macam skandal korupsi seperti skandal bailout Bank Century, mafia pajak, mafia hukum, penyelesaian ganti rugi lapindo, korupsi wisma atlet, hambalang, dan mega-mega skandal korupsi lainnya juga menuntut untuk dituntaskan. Di mata partai-partai politik isu-isu dan kasus-kasus tersebut di atas mungkin dilihat bukan hanya sebagai persoalan hukum semata, melainkan sarat dengan dimensi politik. Bahkan tidak jarang dijadikan sebagai komoditi politik semata untuk meningkatkan posisi tawar atau bargaining politics-nya," papar Hajrianto.

Sementara, menurut Hajrianto, di mata rakyat kasus-kasus tersebut sepenuhnya adalah kasus-kasus hukum, kasus-kasus korupsi, perampokan uang negara, dan kasus penyalahgunaan kekuasaan, yang mutlak harus diselesaikan setuntas-tuntasnya. Ia menambahkan, rakyat sama sekali tidak menginginkan persoalan Bank Century tidak bergerak se-inci-pun seperti sekarang ini.

"Ekstrimnya, bagi rakyat, kalau memang tidak terjadi pelanggaran hukum ya segera putuskan bahwa memang tidak terjadi pelanggaran. Jangan seperti sekarang ini di satu pihak BPK menemukan ada pelanggaran prosedur bailout, dan DPR melalui Panja Angket dan Paripurna mengatakan ada pelanggaran hukun, tetapi aparat penegak hukum tidak bisa menjangkau dan mengeksekusinya," lanjut Hajrianto.

Partai-partai politik, menurutnya, seringkali tidak menyadari bahwa kasus-kasus tersebut di mata rakyat adalah serius, bahkan sangat serius. Sikap mengambangkan, menggantungkan, dan membiarkannya tetap menggantung seperti sekarang ini adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

"Bagaimana bisa BPK dan DPR menyatakan ada pelanggaran hukum dan korupsi, tetapi tidak ada tindak hukum babar pisan! Bagi rakyat fenomena ini sangat absurd dan menginjak-injak akal sehat," lanjutnya.

Hajrianto menilai bagi rakyat yang penting adalah adanya penyelesaian. Bahkan boleh jadi, bagi rakyat, kalau memang tidak ditemukan bukti-bukti korupsi dalam kasus-kasus skandal bailout Bank Century itu, maka haruslah ada keputusannya, baik itu keputusan hukum maupun politik.

"Sikap membiarkan persoalan tersebut menggantung, ngambang, dan mekengkeng begitu lama dengan dalih bahwa penyelesaian hukum memang membutuhkan bukti-bukti hukum dan waktu yang lama sungguh menjadi beban psiko-politik yang berat bagi rakyat. Secara mental rakyat tertekan sehingga kalau dibiarkan saja terus menerus justru berpotensi melahirkan ketidakpuasan sosial, dan bahkan frustrasi sosial," keluh Hajrianto.

"Yang penting janganlah kasus-kasus itu dibiarkan mengambang, menggantung dan tetap begini saja, sampai akhir zaman. Betapa malunya kita sebagai bangsa kalau tidak mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sangatlah ironis, bahkan tragis, bangsa yang sudah merdeka 66 tahun tidak bisa menyelesaikan kasusnya sendiri," tandasnya.

(van/ndr)