Ogah Hak Suara Hilang, FPPP Minta Pemerintah Rapikan Data Penduduk

Jakarta - Pada penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu, Fraksi PPP menilai masih banyak hak suara warga yang hilang. Oleh karenanya, FPPP meminta pemerintah segera merapikan semua data kependudukan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal itu.

“FPPP meminta pemerintah merapikan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), melaksanakan pendataan dan penomoran induk kependudukan, e-KTP, melakukan pemutakhiran data pemilih dan penduduk potensial pemilih dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa hilangnya hak suara warga,” kata Sekretaris FPPP Arwani Thomafi.

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers 'Refleksi Akhir Tahun FPPP DPR RI' di RM Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Tak hanya itu, FPPP juga menilai peranan pemerintah masih terlalu dominan dalam struktur Panitia Seleksi KPU. Oleh karenanya FPPP, lanjut Arwani, meminta agar Pansel tetap bersikap independen.

“Pansel juga harus imparsial dan bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat dihasilkan calon-calon Anggota KPU yang terbaik, berintegritas tinggi, tidak memihak dan dapat bekerja keras demi kepentingan terbaik bangsa dan negara,” terangnya.

(feb/gun)