.webp)
Aksi dimulai pukul 09.00 dengan mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Mereka membawa spanduk dan ratusan bendera Walhi Sumsel. Mereka bergerak dari kantor Walhi Sumsel, di kawasan Bukitkecil, Palembang. Di Mapolda Sumsel mereka menuntut agar kepolisian menarik aparatnya yang diduga terlibat sebagai pengaman sejumlah perusahaan perkebunan. Pihak Polda Sumsel berjanji akan mengusut dugaan tersebut.
Di antara pengunjukrasa, yang sebagian dari Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, itu, kemudian melakukan aksi ke Kantor Gubernur Sumsel di Jalan Kapten A. Rivai Palembang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa perusahaan itu kami dapatkan informasi merupakan perusahaan asing dari Malaysia. Yang menjadi permasalahan bagi kami, perusahaan-perusahaan itu menyerobot lahan kami," kata Sudir, seorang pengunjuk rasa.
Menurut Anwar Sadat, Direktur Walhi Sumsel, yang mendampingi para pengunjukrasa, permasalahan sengketa tanah milik petani di Sumatera Selatan, cukup banyak, semuanya berpotens terjadinya konflik berdarah seperti yang terjadi di Mesuji.
"Jadi guna mengantisipasi hal tersebut terjadi, sebaiknya pemerintah mencabut semua izin guna usaha semua perusahaan yang bermasalah itu," katanya.
Ditemui Wakil Gubernur
Demonstran diterima Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf. Kepada pengunjukrasa Eddy menyatakan akan menyampaikan semua tuntutan warga ke Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang kini tengah berada di luar kota.
"Saat ini Gubernur Sumsel Alex Noerdin tengah ada tugas di luar. Saya berjanji, saat gubernur pulang pada tanggal 29 Desember nanti langsung saya sampaikan orasi kalian pada beliau," jelas Eddy, yang menyampaikan hal tersebut sambil naik mobil pick up pendemo yang terparkir di halaman kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten A. Rivai, Palembang.
Mendapatkan pernyataan itu, sebagian pengunjukrasa tidak terima dengan menyatakan tidak setuju. Mereka tetap ingin bertemu dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Tapi reaksinya tidak terlalu berlebihan.
(tw/anw)
