Menkum HAM: Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat Selama Pemerintahan SBY

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan selama era Presiden SBY, tidak terjadi satu pun kasus pelanggaran HAM berat. Kondisinya jauh berbeda dibandingkan pemerintahan yang sebelum-sebelumnya di masa lalu.

"Sepanjang pemerintahan SBY, pelanggaran HAM berat seperti di masa lalu tidak pernah terjadi," kata Amir dalam pembukaan seminar dan pameran foto 'Pemenuhan HAM Bagi Penyandang Disabilitas', di Kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (27/12/2011).

Kalaupun ada kasus bentrokan sebagaimana yang terjadi seperti di Mesuji dan Bima, menurut Amir dipicu aktifitas ekonomi setempat yang berbenturan kepentingan masyarakat sekitarnya. Mengingat tim pencari fakta sedang mengumpulkan data dan verifikasi informasi, dia mengimbau masyarakat tidak terburu-buru menyebut terjadi tindak pelanggaran HAM berat.

“Kita mohon jangan mudah dihakimi pelanggaran HAM berat sebelum faktanya diungkap secara lebih adil dan berimbang. Kita juga melihat fakta ada fasilitas kepentingan umum terhalang kegiatannya menyebabkan arus distribusi, kebutuhan pokok tersendat lalu ada upaya keras untuk mencoba mengurai,” tutunya.

Ia pun menganggap penjelasan Kepolisian cukup karena dijelaskan ada overmacht sehingga langkah-langkah darurat harus diupayakan. Amir pun membebaskan setiap orang menilai apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM atau tidak. Termasuk penilaian Komnas HAM.

“Silakan saja menilai ini alam demokrasi dan itu hak setiap orang. Jangan dipanasi, perlu didinginkan. Soal hasil Komnas HAM, saya kira mungkin itu ada indikasi. Tapi indikasi perlu penelitian obyektif untuk faktanya diurai satu -persatu,” jelasnya.

(feb/lh)