Pemerintah Jangan Sembarangan Keluarkan Izin Pertambangan

Jakarta - Bentrok antara aparat dan warga terus terjadi belakangan ini. Apa solusi konkret mengatasi bentrok aparat dan warga?

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menilai pencegahan bentrok aparat dan warga harus dimulai dari masalah awalnya. Belakangan ini, bentrok warga dan aparat terjadi karena demonstrasi yang digelar warga yang protes terhadap izin eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA).

Menurut Tjatur, masalah utamanya adalah kurang bijaksananya kepala daerah, dalam hal ini Bupati, dalam memberikan izin pengolahan Sumber Daya Alam kepada perusahaan.

"Yang pertama ya sekarang kan zaman otonomi daerah yang mengeluarkan izin kan Bupati. Ini momen penting buat seluruh Bupati di Indonesia untuk arif menertibkan izin SDA. mereka harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam setiap pemberian izin maupun mengeluarkan izin yang sudah dikeluarkan, jangan sembarangan," kata Tjatur kepada detikcom, Senin (25/12/2011).

Menurut Tjatur dalam memberikan izin pengolahan SDA, termasuk izin tambang, harusnya Bupati memperhatikan kepentingan rakyat. Karena bagaimanapun SDA adalah milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

"Karena pada dasarnya SDA itu milik negara dan itu berarti milik rakyat. Sekarang ini sepertinya bupati itu berkuasa, itu tidak boleh begitu," ingatnya.

Sebelumnya diberitakan beberapa kalangan meminta negara mempertanggungjawabkan kekerasan di Bima, NTB. Kekerasan di Bima memakan dua korban jiwa.

2 Warga Bima, Syaiful dan Arif Rachman tewas ditembak petugas. Keduanya tergabung dalam kelompok masyarakat yang memblokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Warga menolak lokasi tambang emas di daerah mereka yang dinilai merusak sumber air.

(van/feb)