"Kekerasan dan pelanggaran HAM dalam sektor agraria pasti terjadi selama ada konflik agraria. Hal itu tentu menjadi satu keprihatinan. Pantas kita kecam kekerasan yang dilakukan aparat negara," ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf kepada detikcom, Minggu (25/12/2011).
Araf menjelaskan ada sekitar 1.000 konflik agraria yang berpotensi konflik. Wilayah konflik akibat tambang dan perkebunan tersebar merata di seluruh pelosok negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imparsial menuntut agar pemerintah mengusut tuntas seluruh konflik antara masyarakat dan aparat keamanan. Termasuk kasus Mesuji dan Bima. Araf pun menilai aparat kerap berlaku represif di lapangan karena tidak ada sangsi berat bagi pelaku pelanggaran HAM.
"Paling dihukum 21 hari atau ditunda kenaikan pangkat. Tolonglah agar Komnas HAM serius menangani masalah ini," tutupnya.
(rdf/anw)











































