SBY Harus Desak Kapolri Bertanggung Jawab Soal Bentrok di Bima

Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengecam tindakan brutal aparat di Bima, Nusa Tenggara Barat yang menewaskan 2 orang. Seharusnya polisi dan pemerintah melihat aspirasi rakyat, bukan malah menembakinya.

"Presiden SBY untuk tidak tinggal diam dan mendesak Kapolri untuk bertanggung jawab," ujar Din dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (24/12/2011) malam.

Din menilai insiden Bima berpangkal pada kebijaksanaan pemerintah yang tidak bijak, tidak berpihak kepada rakyat dan hanya membela kepentingan pengusaha. Tindakan tersebut mencerminkan tirani dan arogansi kekuasaan dari negara dan aparat negara yang tidak melindungi rakyat.

Din juga meminta kasus ini diselesaikan secara tuntas. Para pelaku yang bersalah harus dihukum.

"Tindakan aparat keamanan merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diproses melalui jalur hukum secara berkeadilan," tegas Din.

Dua orang dipastikan tewas dalam bentrok warga dengan aparat kepolisian di Bima, NTB. Sempat terlihat beberapa kali anggota kepolisian menyeret dan memukuli warga yang memblokir pelabuhan Sape.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sekitar pukul 07.00 WITA terjadi bentrokan antara Brimob Polda NTB dengan sekelompok warga yang memblokade Pelabuhan Sape, NTB. Ada dua orang peserta aksi blokade yang dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut. Aksi blokade ini merupakan unjuk rasa warga kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen agar mencabut izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape dengan alasan merusak sumber air satu-satunya bagi irigasi setempat.

(rdf/rdf)