Puteh Sambut Baik Inpres

Jakarta - Gubernur NAD Abdullah Puteh sampai sekarang mengaku belum menerima salinan Inpres 02 tahun 2004 terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Namun dia sudah mengetahui isinya dari media massa dan menyambut baik Inpres itu."Saya kira itu adalah keputusan Presiden yang cerdas agar proses pemeriksaan ini bisa berjalan lancar," kata Puteh kepada wartawan usai bertemu pimpinan media massa di Asean Room, Hotel Hilton, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu Malam (21/7/2004).Menurut Puteh, berdasarkan informasi yang didapat media massa Inpres itu berisikan agar dirinya menaati pemeriksaan KPK dan Polri terkait kasus dugaan korupsi pembelian heli MI2 dan pengadaan genset. Di Inpres itu juga disebutkan selama dirinya diperiksa maka tugas-tugas gubernur akan dijalankan oleh wakil guberbur."Saya baru tahu inpres itu dari media massa. Dan hari Kamis (22/7/2004) saya baru akan dipanggil sekjen depdagri terkait Inpires itu," jelas Puteh yang terlihat tenang, dengan mengenakan kaos dan jas hitam.Jelaskan pembelian heli dan GensetDi depan sejumlah pimpinan media massa, Puteh menjelaskan mengenai kasus pembelian heli MI2 dan genset yang kini diselidiki KPK dan Polri. Namun penjelasan itu menurut Puteh bukan merupakan pembelaan terhadap dirinya."Saya hanya bisa jelaskan sedikit tentang hal ini karena kasus ini tengah disidik KPK dan Polri. Saya tidak bisa bercerita banyak, karena nanti disangka saya melakukan pembelaan di depan media massa," jelas Puteh.Menurut dia pembelian heli MI2 pada awalnya atas inisiatif sejumlah bupati untuk keperluan kunjungan dinas ke daerah-daerah rawan di Aceh."Setelah kita bertemu di pendopo gubernur,akhirnya disepakati bahwa setiap kabupaten/kota iuran Rp 700 juta untuk membeli heli itu. Atas iuran ini terkumpul uang sekitar Rp 9,1 Milyar. Uang itu masih kurang, karena heli itu seharga Rp 12,6 miliar," tutur Puteh.Karena masih kurang, sisanya ditanggung APBD yang diambil dari dana kontigensi plan. Puteh membantah bahwa dana pembelian heli itu berasal dari dana pendidikan.Puteh mengaku pembelian heli ini memang tanpa tender. Tapi atas penunjukan langsung oleh dirinya sebagai Gubernur. Cara ini sah karena telah diatur di dalam Keppres 18/2000 yang menyatakan bahwa kebijakan pengadaan sesuatu barang bisa melewati tender bebas atau penunjukan langsung.Puteh membantah ada kabupaten/kota yang menolak membayar 700 juta itu.Tentang genset, Puteh menceritakan bahwa pembelian barang itu karena Aceh sangat kekurangan pasokan listrik. Di aceh, dibutuhkan sekitar 32 Megawatt. Tapi yang tersedia oleh PLN, hanya 25 Megawatt. Dengan keadaan begitu, aliran listrik di Aceh mengalami kondisi, 3 hari mengala, sehari padam. Akhirnya sebagai gubernur, Puteh diminta masyarakat untuk mengatasinya."Kita sudah meminta PLN untuk memperbaiki fasilitas ini, tetapi tidak terlaksana juga, karena PLN tidak punya dana. Akhirnya diputuskanlah untuk membeli genset. Karena tidak ada dana untuk pemebelian itu, maka gubernur menggunakan terlebih dahulu dana APBD yang seharusnya dialokasikan untuk dana pendidikan. Mengapa dana pendidikan dipakai, karena ini kondisinya sangat darurat. Bila tidak ada genset, bisa jadi Aceh akan terus mati listrik," ungkap dia.Dalam pertemuan ini Puteh juga mengaku siap bila nanti dirinya dicopot sebagai gubernur. Bila sudah menjadi orang biasa, puteh akan mencari mata pencaharian lain. Namun Puteh tidak mau kembali menekuni usaha pengerahan jasa TKI ke luar negeri yang pernah ditekuninya sebelum menjadi gubernur. (dni/)