DPRD Sumut Lelang 162 Dinasnya

Medan - Kendati diwarnai kontroversi, DPRD Sumatera Utara (Sumut) akhirnya menyetujui lelang 162 unit kendaraan bermotor di lingkup sekretariat daerah propinsi dan sekretariat dewan. Selain itu disetujui pula penjualan 25 pohon mahoni yang berada di Kota Tanjung Balai.Sidang paripurna penghapusan mobil dinas dan pelelangan pohon mahoni itu berlangsung di gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (21/7/2004). Sidang dipimpin dipimpin Ketua DPRD Ahmad Azhari dan dihadiri Gubernur Rizal Nurdin.Paripurna ini sendiri sejak awal sudah menimbulkan masalah, karena pelelangan kendaraan dinas yang sudah dipergunakan selama lima tahun itu, dianggap merupakan pemborosan anggaran. Pasalnya Pemprop Sumut terpaksa lagi membeli kendaraan baru, padahal kendaraan yang akan dilelang itu masih dalam kondisi baik.Fraksi yang setuju yakni FPDIP, FPG, FPPP, FTNI/Polri, dan Fraksi Gabungan, sedang FPAN menyatakan menolak penghapusan kenderaan dinas, tapi dapat menerima pelelangan pohon mahoni.Persetujuan akhir terhadap pelelangan dalam paripurna itu akhirnya diperoleh melalui voting terbuka yang dilakukan karena tidak semua dari enam fraksi yang ada menyatakan menerima penghapusan kendaraan dinas dan pelelangan pohon mahoni.Ternyata dari 50 anggota dewan yang hadir sejak awal, hanya 10 yang menyatakan tidak setuju. Sementara seorang anggota dewan dari Fraksi PPP Sigoit Pramono Asri langsung Walk Out.Usai paripurna, Abdi Nusa Tarigan dari Fraksi PAN menyatakan penghapusan kendaraan dinas ini juga sangat tidak tepat. Pasalnya, hasil dari penjualan tidak sebanding dengan rencana pembelian kenderaan dinas baru yang akan dipergunakan pejabat baru.Kendati penghapusan kendaraan dinas ini sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 1971 dan Kepmendagri No. 11 Tahun 2001, sebenarnya akan lebih baik bagi jika gubernur lebih memberdayakan kendaraan dinas yang ada dan menarik kembali kendaraan yang belum dikembalikan."Sedangkan dana yang telah dianggarkan untuk membeli mobil baru dialihkan ke bidang yang lebih menyentuh kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (dni/)