.webp)
Menurut pria yang akrab disapa Ical ini, anggaran subsidi sudah menjadi pos pengeluaran terbesar pemerintah. Bahkan anggaran ini menurutnya melampaui jumlah anggaran pendidikan dan kesehatan.
"Hal ini adalah pemborosan dan misalokasi sumber daya yang menyedihkan. Jika setengah atau sepertiga saja dari akumulasi subsidi ini dipakai untuk membangun sekolah, universitas, RSU, jalan raya, pembangkit listrik, sarana air bersih dan semacamnya maka Indonesia persoalan kita akan jauh lebih ringan," ujar Ical.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, walaupun semua pihak mengerti bahwa hal tersebut adalah pemborosan yang luar biasa tetapi dari tahun ke tahun terpaksa dilakukan tanpa alternatif yang masuk akal. Bagi Ical ini merupakan salah satu persoalan terbesar dari kebijakan publik Indonesia.
"Satu hal yang barang kali sudah bisa dikatakan sebagai tragedi kebijakan publik Indonesia," tambah mantan Menko Kesra ini.
Di luar masalah ekonomi, sambungnya, Indonesia menghadapi masalah yang berhubungan dengan konsistensi penerapan hukum. Selain itu ada pula masalah kualitas institusi penegak hukum yang ada seperti lembaga kehakiman, kejaksaan, dan polisi.
"Kelemahan ini adalah faktor utama dari gejala korupsi yang tidak kunjung berhasil kita atasi dengan memuaskan. Dalam hal ini kita memang sudah memiliki KPK, tetapi lembaga ini tidak bisa melakukannya sendiri," papar Ical.
Dia menambahkan tanpa memperkuat dan memperbaiki lembaga formal penegak hukum dan tanpa keberanian mengubah cara mengelola perekonomian maka perang melawan korupsi hanya menyentuh permukaan masalah saja. Akar dan persoalan dasarnya tak akan pernah tersentuh.
(vit/nwk)
