SBY Disarankan Miliki Jubir Keluarga

Jakarta - Isu miring yang menerpa keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belakangan semakin gencar. Mulai dari isu miring seputar pernikahan pernikahan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dengan Siti Rubi Aliya Rajasa, hingga besannya, Aulia Pohan, yang diisukan ditangkap di Swiss oleh otoritas setempat.

Semua tudingan dan isu miring yang sempat heboh di media massa itu pun akhirnya terbantahkan dan diklarifikasi dengan baik. Namun, persoalan kecil muncul, yakni soal peran si penyampai klarifikasi.

Dalam sejumlah persoalan yang menyangkut keluarga SBY, Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha beberapa kali memberi klarifikasi kepada media terkait persoalan keluarga. Julian pernah memberikan keterangan kepada pers tentang urutan prosesi pernikahan Ibas-Aliya. Kemudian Julian juga memberikan pernyataan berisi bantahan isu penangkapan Aulia Pohan.

Soal urusan jubir ini menjadi sorotan pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin. Menurut Irman menjelaskan juru bicara presiden adalah bagian dari staf khusus presiden, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011. Pasal 1 peraturan tersebut tertulis, staf khusus dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas presiden.

"Jadi jubir itu untuk membantu tugas SBY sebagai presiden, bukan SBY sebagai besan atau sebagai orang tua yang menikahkan anaknya," kata Irman, Rabu (21/12/2011).

Irman mengatakan, acara pernikahan Ibas-Aliya memang sulit dilepaskan dari nuansa kegiatan SBY sebagai presiden mengingat tamu undangan juga kebanyakan adalah rekan kerja SBY sebagai presiden. Namun, katanya, bukan berarti jubir boleh menyampaikan keterangan ke publik, misalnya soal susunan acara pernikahan.

"Kan SBY sendiri bilang tidak sepeser pun uang negara di situ, berarti itu bukan acara kenegaraan yang perlu dijelaskan oleh jubir," kata Irman.

Jubir presiden, kata Irman, bisa menjelaskan pernikahan dari sisi tugas SBY sebagai presiden. Misalnya, apakah presiden mengambil cuti selama menikahkan anaknya atau ia bisa memaparkan soal tidak adanya uang negara yang digunakan untuk pernikahan. Dua hal itu bisa disampaikan jubir seandainya presiden tidak bisa menyampaikannya secara langsung kepada pers.

Irman menjelaskan, untuk isu penangkapan Aulia Pohan, jika itu dipandangan sebagai kabar penangkapan WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri-lah yang paling tepat untuk mengkonfrimasinya.

"Kalau jubir yang jelaskan, itu terlalu jauh, malah kesannya jadi karena yang bersangkutan besan presiden maka itu dijelaskan. Padahal, meski tidak terbukti benar, ini kan isu kasus hukum WNI yang ditangkap di luar negeri. Bahwa kemudian WNI itu besan presiden, itu urusan lain," jelasnya.

Juru bicara presiden era Gus Dur, Adhie Massardi, bercerita keluarga Presiden keempat RI itu juga tidak terlepas dari kritik publik. Misalnya, publik saat itu 'bergunjing' soal Inayah, putri bungsu Gus Dur, yang kerap wewarnai rambutnya dengan warna cat yang berganti-ganti.

"Publik mengatakan saat itu tidak patut putri presiden rambutnya begitu, tapi karena itu bukan ranah saya sebagai jubir, ya saya tidak jelaskan. Saat itu Inayah sendiri yang menjelaskan," kisah Adhie.

Adhie mengatakan, dalam menjalankan tugas, jubir presiden memang harus pandai memilah-milah mana yang merupakan isu publik kenegaraan dan mana yang ranah privat presiden.

"Harus bijak dan mempunyai kesadaran politik yang tinggi. Kalau tidak, bisa abuse of power," kata pria yang dikenal sebagai pengkritik keras pemerintahan SBY ini.

Namun demikian, Irman meyakini jubir presiden tidak akan berbicara sendiri karena inisiatif pribadinya. Apalagi, Perpres pasal 2 ayat 3 Perpres Nomor 3 Tahun 2011 juga menyebut staf khusus bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

"Jadi jubir harus berani menolak jika disuruh bicara isu-isu di luar yang menyangkut lembaga kepresidenan," ujar Irman.

Pengamat komunikasi politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, menilai jubir presiden yang kerap berkomentar tentang isu yang bukan kepentingan publik akan membawa persepsi negatif terhadap pemerintahan.

"Efeknya publik akan berpikir pemerintah tidak memiliki indikator atau ukuran yang jelas tentang isu-isu yang menjadi kebutuhan publik. Itu tentu berbahaya apalagi di saat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah menurun," kata Arya.

Arya juga berpendapat, Cikeas juga dapat mempertimbangkan untuk mengangkat jubir keluarga, sehingga publik bisa semakin jernih membaca pernyataan Jubir dan dapat menjernihkan mana isu publik dan mana isu parsial.

"Ini agar jubir presiden tidak kehilangan fokus untuk mengkomunikasikan isu-isu strategis yang menjadi konsen pemerintah," ujarnya.

Soal jubir keluarga, hal ini sudah diterapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang mempunyai Lalu Mara Satriawangsa, yang diberi kewenangan mengkonfirmasi isu-isu di luar tugas kepartaian.

Nah, untuk kelas presiden, sudah sepatutnya SBY memiliki hal yang sama. Apalagi, semua tahu isu-isu pribadi adalah hal yang efektif untuk menyerang lawan politik. Jadi, ada posisi jubir Cikeas, kenapa tidak?

(lrn/ndr)