'Saling Sandera', Kondisi Politik 2012 Dipastikan Memanas

Jakarta - Kondisi perpolitikan di Indonesia memasuki tahun 2012 diprediksikan semakin memanas. Kondisi ini diakibatkan benturan antara konflik politik dan hukum yang tidak kunjung terselesaikan sejak tahun 2009 silam, yang seharusnya sudah mulai dipisakan kedua hal itu agar kondisi politik lebih kondusif.

"Tetapi kenyataannya memang sekarang ini bias, karena sering ada keterkaitan antara politik dan hukum. Sering juga ada intervensi, dan hukum tidak untuk mendatangkan keadilan," kata Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Wahyuni Refi dalam diskusi 'Meneropong Kondisi Politik Hukum 2012' di kantor Indonesia Political Institute (IPI), Jakarta, Selasa (20/12/2011).

Menurut Wahyuni, munculnya kegaduhan politik dan hukum bisa disimpulkan, karena tidak adanya supremasi hukum. "Kenapa supremasi hukum susah ditegakkan? Karena ada keterlibatan elit politik. Benar bahwa yang terjadi saling menyandera," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Wahyuni, sekarang ini sepertinya politik yang menjadi panglima. Padahal, negara ini adalah negara hukum yang semuanya harus mengacu pada proses hukum.

"Menurut saya kasus-kasus besar itu hanya ekses dari karena kita tidak menempatkan hukum sebagai panglima," jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ke depan hampir tidak ada celah untuk terjadinya situasi politik yang kondusif. Imbas politik sandera yang diterapkan oleh Presiden SBY sejak 2009 pasti akan terus mewarnai hingga 2014.

"Imbas politik hukum 2009 sampai 2014. Tetap akan ada tarik menarik kepentingan elit, dan dari tahun ke tahun akan terus meningkat karena dibumbui pertarungan kepentingan politik," katanya.

Ada beberapa faktor yang membuat kondisi politik hukum bakal semakin tegang. Pertama, karena kegagalan Presiden SBY dalam mendisiplinkan koalisi. Karakternya yang tidak tegas menyebabkan semua partai koalisi bermanuver sesuai kepentingan politiknya. SBY diakui memiliki kekuatan enam parpol di koalisi. Tetapi secara riil hanya Demokrat, PKB, dan PAN, sebab dua koalisi lain yakni Golkar dan PKS tetap tidak bisa dikendalikan.

Kedua, dari sisi hukum Presiden SBY tidak memposisikan diri sebagai panglima untuk pemberantasan korupsi. Dinamika hukum yang terkesan saling sandera tetap dibiarkan, bahkan SBY terkesan lari dari tanggungjawabnya sebagai kepala negara.

"Kita bisa melihat secara nyata bahwa Pak SBY tersandera kasus Bank Century, lalu Golkar dengan kasus Lapindo, PDIP dengan kasus BLBI, dan PAN dengan kasus hibah kereta dari Jepang dan sekarang ada kasus mafia anggaran Wa Ode. Semua partai punya kartu truf," ungkap Burhanudin lagi.

Kondisi itu,akan semakin dipanaskan oleh perebutan kepentingan dalam segala kebijakan dan pemilihan pos-pos strategis yang hampir semuanya melibatkan elite parpol. Sekarang ini, semua posisi ditentukan oleh kekuatan politik sehingga semakin menempatkan sehingga sangat sulit untuk bisa mengharapkan penegakan hukum secara tuntas.

"Karena tidak ada satupun posisi yang tidak melibatkan pintu parpol. Ini sangat luar biasa sehingga susah untuk penegakan hukum," tegasnya.

(zal/her)