.webp)
"DPR sebagai lembaga sentral yang rentan bagi anggotanya berperilaku kolutif, yang paling penting karena tidak ada lembaga negara yang berwenang mengawasi DPR. Pengawasan DPR saat ini hanya diserahkan kepada masyarakat luas saja," ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, kepada detikcom, Selasa (20/12/2011).
Selain itu, Abraham cs harus mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang menyangkut anggota DPR. KPK juga harus membongkar tuntas dugaan adanya praktik mafia anggaran di DPR.
Di bidang pencegahan, Abraham cs harus menajamkan upaya mendorong dilaksanakannya pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi juga harus diberikan dalam diklat-diklat PNS dan penegak hukum.
"Untuk bidang koordinasi memperkuat bangunan komunikasi intensif dengan badan-badan pengawas, dan inspektorat di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah," jelas Jamil.
Di bawah kepemimpinan baru KPK, kasus suap pemilihan DGS BI juga harus segera dituntaskan. Namun Jamil juga meminta agar Nunun kooperatif membongkar siapa dalang suap tersebut. Menurutnya jika Nunun malah bungkam, justru dia akan rugi.
"Nunun jika bisa membantu dan bekerja sama dengan KPK tentunya akan dapat 2 keuntungan. Pertama Nunun akan mendapat perlindungan, insentif peringanan (sebagai justice collaborator) dan tentunya tindakan membantu ini dapat diajukan kepada hakim ketika memutus akhir perkaranya sebagai unsur yang meringankan hukumannya. Kedua Nunun sebagai anggota masyarakat posisinya akan terhormat dan pastinya mendapatkan apresiasi besar baginya," jelas Jamil.
(rdf/vit)
