.webp)
"Mesuji itu memang terjadi tetapi sekaligus juga ada yang memperkeruh," ujar mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi di sela-sela acara refleksi akhir tahun di Gedung PP Muhammadiyah, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2011).
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak baik dari pemerintah maupun penegak hukum, juga tim pencari fakta yang dibentuk bisa melihat masalah ini secara utuh. Harus dipisahkan antara tragedi yang sesungguhnya dengan pihak-pihak yang memperkeruh. Namun Hasyim tidak menyebut siapa pihak-pihak yang ia maksud.
"Tragedi yang sesungguhnya harus diselesaikan secara hukum. Tapi, jangan di image kan total seperti plus yang memperkeruh. Jadi harus proporsional," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta agara semua pihak yang berspekulasi macam-macam yang akhirnya memperkeruh suasana. Ada baiknya menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan.
"Mesuji saya tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi karena ada kesimpangsiuran. Jadi sebaiknya kita tunggu," ucap Din.
Ia mengatakan, jika memang telah terjadi kekerasan oleh siapapun dan atas alasan apapun, Muhammadiyah tentu mengecam. Karena menurutnya sekarang era reformasi, dan pelanggaran HAM bukan zamannya lagi.
"Tapi bila ada tindakan kekerasan oleh siapa pun dan apa pun apalagi di belakangnya ada aparat, kita kecam. Tidak boleh terjadi lagi pada era dimana kita menegakan ham, terlebih ada kehaidiran persuahaan, apalagi ada unsur asingnya," terang Din.
"Negara atau pemerintah harus menunjukan keberpihakannya kepada rakyat," tambahnya.
Namun, kata Din, bagaimana bisa berpihak pada rakyat jika hal itu justru kini menjadi barang langka. Bahkan demi membela perusahaan, pemerintah pusat mapun daerah sering mengabaikan hak-hak rakyat.
"Ketika ada perselisihan dengan perusahaan, sering yang dimenangkan perusahaan. Orientasi kekuasaan seperti yang tidak boleh terjadi dan kita harus akhiri. Karena negara adalah pelindung segenap bangsa. yang sifatnya melayani, sehingga harus ada keberpihakan," jelasnya.
(lia/gun)
