KPU Pleno Penetapan Hasil Final Pilpres 24 Juli

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan presiden putaran pertama pada 24 Juli 2004. Pleno itu akan dimulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Hotel Hilton, Jakarta.Mekanisme adalah, pokja penghitungan suara manual KPU akan menampilkan hasil rekapitulasi dari setiap provinsi. Karena sederhana, hasil final pilpres putaran I, diharapkan dapat langsung diketahui pada Sabtu itu juga.Namun tidak tertutup kemungkinan, pleno akan berlanjut hingga keesokan harinya. Yakni apabila ada banyak protes dari saksi pasangan yang menyebabkan data kab/kota harus dibuka kembali untuk ditelusuri."Atau karena ada provinsi yang baru menyerahkan hasil rekapitulasinya pada hari itu, sehingga pleno harus dilakukan keesokan harinya," prediksi Wakil Ketua KPU, Ramlan Surbakti, siang ini di ruang kerjanya, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (21/7/2004).Sejauh ini, KPU baru menerima data manual hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari 12 provinsi. Yakni data dari KPU Provinsi Bali, DKI Jakarta, Jambi, Riau, DI Yogyakarta, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau. Sementara dari Lampung, Bangka Belitung, Sumatra Utara, NAD, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Irjabar, diperkirakan akan tiba esok hari di Jakarta.Sementara KPU Sulawesi Utara, NTT dan Kaltim, menjanjikan datanya akan tiba pada Kamis esok. Saat ini mereka masih sedang menyusun rekapitulasi dari beberapa kabupaten di wilayahnya yang tersisa."Yang sudah pasti tidak dapat menyerahkan rekapitulasi sesuai deadline 22 Juli adalah KPU Jawa Barat, karena masih harus menunggu hasil pemungutan suara ulang di Al Zaytun," papar Ramlan.Lebih lanjut ia menambahkan, untuk rapat pleno terbuka tersebut, KPU mengundang masing-masing tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden mengirimkan dua orang saksinya. Pihak lainnya yang diharapkan hadir nanti adalah; ketua pokja penghitungan suara KPU provinsi, Panwas Pemilu, pemantau terakreditasi, Komisi II DPR-RI dan Mahkamah Konstitusi."Kami juga akan mengundang para duta besar negara sahabat dan perwakilan dari 41 organisasi masyarakat," tambah Ramlan. (nrl/)