Ruhut: Bela Koruptor Pakai HAM, Hak Asasi Monyet?

Jakarta - Narapidana korupsi tidak perlu dibela dengan hak asasi manusia (HAM). Karena itu anggota Setgab Partai Koalisi tidak perlu menghalangi adanya kebijakan pengetatat pemberian remisi untuk koruptor.

"Ngapain bela-belain koruptor pakai bawa-bawa HAM? HAM apa? Hak Asasi Monyet?" kelakar anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dalam diskusi 'Rakyat Dapat Apa Dengan Kepemimpinan KPK yang Baru?' Di restoran Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2011).

Ruhut mengatakan sebaiknya anggota Setgab lebih bersikap mendukung kebijakan pengetatan pemberian remisi. Ruhut mengaku jengkel melihat tingkah para kader parpol yang tergabung dalam Setgab tapi tidak konsisten.

"Saya muak dengan anggota Setgab yang tidak mendukung kebijakan pemerintah, mereka seperti menggunting dalam lipatan," terangnya.

Ia mencontohkan sebaiknya anggota Setgab bersikap konsisten seperti partai-partai koalisi. Ruhut memberi rasa salutnya kepada terhadap para opisisi terkait sikap mereka yang tidak pernah berubah kepada pemerintah.

"Kalau oposisi jelas, gentle mereka. Istilah anak Jakarta, macho. Aku angkat topi pada PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura. Saya salut, mereka jantan bila tidak mendukung (pemerintah) karena mereka oposisi," kata Ruhut.

Sebelumnya, anggota Dewan yang mendukung digunakannya hak interpelasi berjibaku mengumpulkan dukungan lewat tanda tangan. Tanda tangan ini berasal dari anggota Dewan tujuh fraksi yakni PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PDIP, PPP, dan Partai Hanura. Fraksi tersebut sepakat menggunakan hak interpelasi menanyakan dasar hukum kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

(vit/vit)