.webp)
"Di atas lahan reklamasi yang dibangun adalah apartemen, tempat wisata, resort dan real estate kelas atas. Jadi mengatasi apa?" kata aktivis lingkungan, Slamet Daroyni saat berbincang dengan detikcom, Sabtu, (17/12/2011).
Menempati peringkat pertama, kerusakan paling tinggi adalah Pantai Jakarta. Dalam catatan Institut Hijau Indonesia, dalam menguruk Pantai Jakarta dibutuhkan dana Rp 3.499 triliun untuk menguruk lahan seluas 2700 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Dari dana tersebut hanya memberikan nilai ekomomi tambah sebesar Rp 572 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini karena tidak dilibatkannya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan tata ruang di wilayah Jakarta Utara. Khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.
"Ironisnya, hanya birokrat dan pengusaha yang dilibatkan. Hal ini nampak dari 75 persen peserta yang hadir dalam Focus Grup Discuccion (FGD) dalam menyusun Perda Tata Ruang. Yaitu pejabat kelurahan, kecamatan, kotamadya, dan konsultan," cetus Slamet.
Menyusul setelah reklamasi pantai Jakarta yaitu Pantai Manado, Sulawesi Utara. Di Pantai Manado, 225 keluarga kehilangan tempat tinggal dan 750 jiwa kehilangan mata pencahariannya. Setelah itu disusul Balikpapan sebanyak 535 nelayan hilang mata pencahariannya dan 1.044 keluarga teracam diusir dari tempat tinggalnya.
"Yang menikmati hasil reklamasi adalah para developer dan pemerintah pun pasang badan," beber Slamet.
Guna mengoreksi kebijakan ini, ribuan nelayan akan menyomasi Presiden SBY. Saat ini tandatangan ribuan nelayan Indonesia timur telah terkumpul. Adapun nelayan di Indonesia barat akan selesai menandatangi petisi di awal tahun. Petisi saat ini masih beredar di Indonesia bagian barat.
"Rencananya awal tahun, Januari 2012 kami akan mengirimkan petisi penolakan reklamasi ke SBY," tandas Slamet.
(asp/anw)
