JK: Pemerintah Harus Periksa Kasus Mesuji dengan Seksama

JK: Pemerintah Harus Periksa Kasus Mesuji dengan Seksama

- detikNews
Sabtu, 17 Des 2011 01:43 WIB
Makassar, - Mantan Wapres Jusuf Kalla meminta pemerintah memeriksa secara seksama kasus pembantaian di Mesuji, Sumatera Selatan dan Mesuji, Lampung. Hal ini diutarakan mantan wapres Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I saat ditemui detikcom usai menjadi pembicara di seminar 'Potret & Prospek Ekonomi Makassar' di hotel Aryaduta, jumat (16/12/2011).

"Pemerintah kan sudah menurunkan tim, harus diperiksa betul kejadian ini, kita serahkan aparat hukum dan Komnas HAM untuk menginvestigasinya, kita tunggu saja hasilnya," pungkas JK dengan singkat saat meninggalkan lokasi seminar.

Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menjelaskan 3 kasus di 2 Provinsi Sumsel dan Lampung yang sama-sama bernama Mesuji. 3 Kasus itu yaitu:

1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan, yakni 2 warga disembelih. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.

2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.

Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.

3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit.

Atas kasus ini pemerintah sudah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta. Wakil Menteri Kemenkum HAM Denny Indrayana bertindak sebagai ketua tim. Sedangkan wakilnya adalah Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.

(mna/fjr)


Berita Terkait