Pemerintah Didorong Bikin Terobosan Kebijakan untuk Mesuji

- detikNews
Jumat, 16 Des 2011 19:43 WIB
Jakarta - Video berisi kumpulan kekerasan di Mesuji, Lampung dan sekitarnya, dibawa ke DPR beberapa hari lalu. Ditengarai setidaknya 32 orang tewas dan puluhan bahkan ratusan lainnya luka-luka. Karena itu pemerintah didorong membuat terobosan kebijakan.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Kami meminta supaya ada suatu kebijakan urgen yang bisa diambil segera, misalnya bagaimana menyelamatkan warga, bagaimana membangun perlindungan saksi dan korban, dan juga bagaimana membangun sebuah terobosan kebijakan," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Borobudur No 14, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2011).

Terobosan kebijakan ini perlu dilakukan supaya praktik kekerasan dihentikan. Misalnya membekukan izin perusahaan yang ada di sana yang terlibat kasus perkebunan kelapa sawit dengan warga.

"Bisa juga mencabut izinnya ketika sudah ada bukti-bukti yang autentik dan cukup," lanjut Haris.

Di film ini, lanjutnya, sebetulnya ada beberapa peristiwa. Termasuk di dalamnya peristiwa yang memperlihatkan betapa kejinya mengeksekusi warga yang dijadikan target dari satu konflik antara masyarakat dengan beberapa perusahaan sawit yang ada di sana.

"Dari data yang kami punya dan juga dari keterangan terakhir dari warga yang mengadvokasi dirinya bersama Pak Saurip (Ketua tim advokasi warga Mesuji, Mayjen Purn Saurip Kadi), itu paling tidak ada 32 korban meninggal dan puluhan bahkan ratusan korban luka-luka," tambahnya.

"Ini bukan satu peristiwan, ini sudah berulang-ulang, paling tidak intensitasnya meninggi mencapai kekerasan pada 2 tahun terakhir. Dimulai dari Sodong (Desa Sungai Sodong, Sumsel) ketika perusahaan menolak mengembalikan tanah ke masyarakat," imbuhnya.

Menurut catatan KontraS, sebetulnya model konflik seperti ini paling tidak sudah 8 kasus. Dalam kasus itu, warga dijadikan bulan-bulanan. Kebanyakan kasus menempatkan warga dijadikan korban ketika harus berkonflik atau dipaksa berkonflik dengan perusahaan-perusahaan sawit atau perusahaan-perusahaan tambang.

"Kami mengapresiasi dengan hati-hati respon dari pemerintah, misalnya Menko Polhukam dan Kapolri sudah membentuk tim investigasi. Tetapi dalam catatan kami, dalam kesepahaman kami, dalam pemikiran kami, sebaiknya tim investigasi ini dilakukan oleh Komnas HAM," paparnya.

Haris beralasan, Komnas HAM adalah satu-satunya komisi di Indonesia yang memiliki mandat untuk investigasi pelanggaran HAM. KontraS khawatir jika tim lain yang melakukan investigasi, maka lembaga itu tidak terikat suatu mandat.

"Mereka tidak terikat oleh suatu kerangka kerja. Oleh karenanya, kami meminta supaya pemerintah percaya dan mendorong kerja komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan dari angkaian kekerasan yang brutal, yang terjadi di Mesuji dalam beberapa waktu terakhir ini," tutur Haris.

Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menjelaskan 3 kasus di 2 Provinsi Sumsel dan Lampung yang sama-sama bernama Mesuji. 3 Kasus itu yaitu:

1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan, yakni 2 warga disembelih. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.

2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.

Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.

3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit.

Atas kasus ini pemerintah sudah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta. Wakil Menteri Kemenkum HAM Denny Indrayana bertindak sebagai ketua tim. Sedangkan wakilnya adalah Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.

(vit/nwk)