"Kita liat persoalannya. Tentunya kita harapkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Apakah itu masyarakat dan perusahaan. Hukum harus ditegakkan," kata Ical di DPP Partai Golkar, Jl Nely Murni, Jakarta, Jumat (16/12/2011).
Menurut Ical, pembangunan di sektor pertanian tidak boleh diukur dengan produk hasil pertaniannya saja. Tapi yang harus dilihat adalah kesejahteraan petani atau pun nelayan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi tujuannya, lanjut Ical, bukan cuma produk pertanian itu yang harus dihasilkan banyak tapi juga kesejahteraan harus lebih baik. Jika itu tidak terlaksana, maka akan terjadi ketimpangan. Solusinya, tambah Ical, politik pangan nasional harus diperbaiki.
"Rakyat petani jangan jadi subjek pertanian. Tapi harus jadi objek pembangunan. Jadi seluruh policy diarahkan ke sana," jelas Ical.
(gus/vit)










































