Komisi III Minta KPK Jelaskan tentang Intervensi Anggota DPR

Jakarta -
Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka anggota-anggota legislatif dan eksekutif yang sering melakukan intervensi pada lembaga anti-korupsi ini. KPK juga diminta menjelaskan apa yang dimaksud dengan intervensi tersebut.

"Jagan suka menyebar rumor, saya minta KPK membuka ke publik siapa saja yang suka melakukan intervensi," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman sebelum sidang Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jumat (16/12/2011).

Benny mengatakan, KPK juga harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan intervensi tersebut. Menurutnya hal ini penting agar permasalahannya menjadi lebih jelas.

"Harus dijelaskan yang dimaksud intervensi. Apabila Dewan mempertanyakan dalam daftar resmi dibilang intervensi? Apa jika mempertanyakan transparansi dan logika hukum yang digunakan dalam menangani kasus hukum itu disebut itervensi?" katanya.

Benny menyatakan, berhubungan melalui telepon juga belum tentu merupakan intervensi. "Ya dijelaskan dulu oleh KPK intervensinya seperti apa. Kalau menanyakan lewat telepon siapa yang ditangkap apa salah?" katanya.

Sebelumnya pimpinan KPK Jilid II yang sudah hampir mengakhiri masa baktinya mengakui, selama ini seringkali ada intervensi yang dilakukan oleh pihak legislatif dan eksekutif.

"Intervensi ada, termasuk dari massa, bahkan dari legislatif dan eksekutif juga," tutur Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dalam konferensi pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2011).

Bibit mengatakan, KPK seringkali mendapatkan intervensi dari pihak legislatif dan eksekutif di saat lembaga antikorupsi itu mulai menyenggol lingkaran mereka.

"Begitu kelompoknya kena, ya jadi intervensi. Makanya saya nggak mau hidupin HP (handphone-red)," papar Bibit.
(nal/nwk)