Komisi I DPR Kritik Kebijakan Diplomasi Internasional Kemenlu

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terlalu mengutamakan diplomasi politik internasional. Akibatnya, diplomasi ekonomi internasional tak terlalu dirasakan pencapaiannya.

"Kami lihat diplomasi ekonomi menjadi sedikit terabaikan, terlalu politik heavy. Sedangkan sekarang sudah nggak kontekstual. Sekarang bagaimana Kemenlu bermuara dari ekonomi. Salah satu kementerian di mana APBN yang gak relevan dengan kesejahteraan rakyat adalah Kemenlu. Apa hasil ekonomi yang dihasilkan kemenlu?" kata Tantowi.

Hal itu ditanyakan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2011) malam.

Ia pun meminta agar Menlu bisa mendorong setiap Duta Besar Indonesia melakukan kontribusi terkait perekonomian negara. "Bagaimana Dubes bisa bermanfaat untuk ekonomi Indonesia. Bagaimana anda memberdayakan Dubes berjualan buatan Indonesia. Dilihat dalam perspektif bilateral belum ada kemajuan berarti," tutur politisi Golkar ini.

Ditanya seperti itu, Marty menjawab pihaknya sudah memiliki beberapa target untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Kemenlu memberikan target bagi perwakilan Indonesia untuk melaksanakan 3 hingga 4 prioritas kerja untuk pembangunan ekonomi bangsa.

"Sudah ditetapkan target-target, misalnya kemarin x, sekarang jadi x plus, dan sudah dibuat terbuka, diumumkan dan jadi target dari perwakilan kita di negara luar. Setiap negara pendekatannya tidak lagi sosial budaya, ekonomi politik, kami minta 3-4 prioritas tapi betul-betul dilaksanakan, dilihat potensi Indonesia apa, itulah yang jadi rujukan kemajuan negara," jawab Marty.

(feb/mad)