Kampanye Antikorupsi, KPK Makin Aktif Gunakan Twitter & Facebook

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai media sosial sebagai wadah penyebaran informasi antikorupsi yang efektif. Hal itu dilandaskan pada banyaknya pengikut akun twitter dan friends di Facebook KPK.

"Saat ini followers Twitter @KPK_RI sebanyak 42.483, sedangkan friends di Facebook berjumlah 3.556," kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers tentang capaian kinerja selama tahun 2011 di kantor KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2011).

Busyro menambahkan media sosial tersebut dimanfaatkan KPK untuk mendistribusikan informasi seputar kegiatan lembaga dan informasi antikorupsi lainnya. Keefektifan media sosial dalam penyebaran informasi menjadi alasan KPK mengambil langkah tersebut.

"Dengan jumlah pengikut yang banyak, media sosial ini menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi maupun mendapatkan respons langsung dari masyarakat," tutur Busyro.

Terkait informasi yang bersifat terbuka untuk umum, Busyro menjelaskan selama tahun 2011 KPK telah menerima permintaan pelayanan informasi publik sebanyak 828 permintaan. Ada yang dikirimkan melalui surat, email, telepon, maupun datang langsung.

"Hampir seluruh permintaan yang datang dipenuhi," lanjut Busyro.

Pentingnya pelayanan informasi publik ini direalisasikan KPK lewat portal Anti-Corruption Clearing House (ACCH). Portal ini diharapkan menjadi portal yang lebih lengkap menyediakan data-data antikorupsi.

"Tidak hanya dari KPK, tetapi juga dari lembaga penegak hukum lainnya," ujar Busyro.

ACCH merupakan portal rancangan KPK bekerja sama dengan GIZ (Jerman). Portal itu diharapkan menjadi sumber lengkap tentang informasi antikorupsi yang dapat diakses masyarakat. Hal itu untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

ACCH saat ini mempunyai beberapa program, di antaranya:

1. Web Portal ACCH sebagai wadah online yang berisi data dan informasi antikorupsi;

2. Perpustakaan KPK sebagai penyedia sumber informasi;

3. Sosialisasi Antikorupsi sebagai upaya KPK untuk terus menyosialisaikan dan megampanyekan antikorupsi;

4. Pendidikan Antikorupsi yang dilakukan dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi sebagai upaya menciptakan generasi yang antikorupsi; dan

5. KPK Whistleblower's System sebagai sistem aplikasi online pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi dan kerahasiaan identitas pelapor akan dijamin oleh KPK.

(mad/mad)