Ketua DPR Minta Mabes Polri Tangani Kasus Mesuji

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie mendesak Polri mengungkap kasus pembantaian di Mesuji. Mabes Polri diminta mengambil alih kasus tersebut.

"Kalau Kapolda Lampung dan Sumsel saling lempar, maka bisa diambil Bareskrim Mabes Polri, pembantaian itu harus diselesaikan secara hukum," tutur Marzuki.

Hal ini disampaikan Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2011),

Marzuki juga mengharap pihak terkait mengevaluasi izin perkebunan di Lampung. Karena perluasan proyek perkebunan telah memakan rumah-rumah warga adat setempat.

"Harus diinventarisasi izin proyek di sana. Jangan sampai rumah rakyat dijadikan lokasi pembukaan lahan," tutur Marzuki.

Ia juga berharap masyarakat adat dilindungi. Karena mereka yang sudah tinggal puluhan tahun belum tentu punya surat tanah.

"Yang kedua, kalau bicara hukum, masyarakat sana tidak ada surat, namanya masyarakat adat. Jadi itu harus dikoreksi," paparnya.

Kasus Mesuji ini mencuat ke publik setelah Mayjen (Purn) Saurip Kadi, membawa sejumlah perwakilan warga ke Komisi III DPR. Diungkapkan adanya dugaan pembantaian warga di sana. Korban mencapai 30 orang. Konflik ini dipicu sengketa lahan petani dan perusahaan sawit.

(van/ndr)