Rakernas PDIP Keluarkan Rekomendasi Soal Kasus GKI Yasmin

Jakarta - Rakernas PDI Perjuangan mencatat persoalan serius yang berkaitan perlindungan hak-hak minoritas dan hak memeluk agama dan beribadah warga negara. Kasus sengketa GKI Yasmin di Bogor menjadi perhatian khusus.

Dalam rekomendasi Rakernas yang dibacakan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, disebutkan Rakernas mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah tegas dalam melindungi hak beribadah warga negara.

"Oleh karena itu, Pemerintahan Kota Bogor harus segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung dan Komisi Ombudsman guna menjamin adanya kepastian hukum, sesuai dengan prinsip negara yang berdasarkan hukum," kata Puan.

Hal itu disampaikan Puan di ruang rapat utama di Hotel Harris, Jl Peta, Bandung, Rabu (14/12/2012). Acara penutupan dihadiri oleh kurang lebih 700-an peserta.

Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Kota Bogor telah mencabut dukungan politik terhadap Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, karena dianggap mengabaikan keputusan hukum. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di DPRD Kota Bogor yang mencabut dukungan politik terhadap Wali Kota.

Rakernas juga mengamanatkan DPP PDI Perjuangan untuk memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tetap konsisten membela dan menjaga terciptanya kerukunan umat beragama.

"Sehingga setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya," ujarnya.


(lrn/lia)