Rakernas PDIP Desak Penuntasan Kasus Lapindo

Jakarta - Lama tak terdengar, kasus lumpur Lapindo di Sidarjo, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Dalam Rakernas I PDI Perjuangan bahkan merekomendasikan penuntasan kasus yang masih terbengkalai setelah 5 tahun itu.

"Mendesak pemerintah dan pihak Lapindo Brantas untuk segera menyelesaikan kasus Lapindo tersebut," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.

Puan membacakan rekomendasi rakernas yang digelar di Hotel Harris, Jl Peta, Bandung, Rabu (14/12/2012).

Partai oposisi ini meminta penuntasan kasus Lapindo dengan mengutamakan hak-hak para korban yang selama ini menderita berkepanjangan.

Sehubungan dengan kasus-kasus penyerobotan tanah rakyat dan berbagai kasus yang berkaitan dengan perampasan hak hidup rakyat, Rakernas I PDI Perjuangan juga memerintahkan kader-kadernya untuk mengambil langkah politik yang konkret.

"Kader yang berada di lembaga eksekutif daerah maupun legislatif agar membela dan mengembalikan hak-hak rakyat atas tanah," ujar Puan yang mengenakan stelan hitam-hitam.

Rakernas juga menyesalkan dan mengutuk keras kelalaian, pengabaian dan ketidakhadiran pemerintah sebagai pemenang otoritas negara untuk menjamin hak hidup, rasa aman serta hak asasi setiap individu dan kelompok masyarakat.

"Pemerintah tidak boleh kalah dan takut terhadap kekuatan sipil baik terorganisir atau pun tidak yang menggunakan cara kekerasan dan memaksakan kehendak yang bertentangan dengan hukum," ujarnya.

(lrn/lia)