.webp)
Pandangan DPD-DPD dalam Rakernas I PDI Perjuangan itu berlangsung tertutup dan disampaikan Ketua Pantia, Puan Maharani kepada wartawan. Rakernas digelar di Hotel Harris, Jl Peta, Bandung, Selasa (13/11/2011).
Puan menyampaikan, Gubernur Kalimantan Barat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan setempat, Cornelis, meminta DPP partai memperjuangkan kedaulatan NKRI. Bahwa ada satu garis batas wilayah NKRI yang secara nyata mau dicaplok negara tetangga Malaysia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal Papua, Puan mengatakan DPD PDI Perjuangan Papua dan Papua Barat menginginkan DPP mendorong pemerintah agar bersungguh-sungguh membicarakan masalah papua.
"Apa pun namanya, musyawarah atau mufatakat, yang penting jangan sampai orang asing menyentuh persoalan Papua. Jangan sampai ada tindakan kekerasan," kata Puan.
Dua DPD PDI Perjuangan di Bumi Cenderawasih itu juga menyampaikan persoalan Papua tidak akan pernah selesai dengan kekerasan.
"PDI Perjuangan mengupayakan ke depan juga jangan sampai ada lagi referendum, seperti lepasnya Timor Timur," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik ini.
Hal lain yang mengemuka dalam pandangan 24 DPD yakni kesiapan semua DPD dalam konsolidasi pemenangan Pemilu 2014 dan penolakan impor berbagai komoditi yang masih bisa diproduksi dalam negeri.
"Muncul penolakan impor berbagai komoditi seperti impor garam dan ikan," ujarnya.
Soal keistimewaan DIY juga muncul dalam pandangan sejumlah DPD PDIP. Mereka tetap mendukung kekhususan dan keistimewaan DIY salah satunya lewat penetapan gubernur.
"Gubernur DIY adalah Sultan Yogya," kata putri Megawati ini.
Pandangan DPD-DPD juga mendukung sistem proporsional tertutup atau penetapan caleg berdasarkan nomor urut. Namun, untuk besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold), DPD menyerahkan semuanya ke pimpinan partai.
(lrn/did)
