Pemilihan Komisioner KPPU Telat, DPR Salahkan Pemerintah

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ditutup sementara lantaran terjadi kekosongan kekuasaan. Hal ini terjadi karena DPR hingga kini belum melakukan fit and proper test dan pemilihan calon komisioner KPPU yang baru, padahal komisioner yang lama masa kerjanya telah habis sejak Senin (12/12) ini.

Menurut Ketua Komisi VI, Airlangga Hartato, komisinya tidak bisa segera melakukan fit and proper test dan pemilihan karena Presiden baru mengirimkan nama-nama calon komisioner KPPU, Minggu lalu.

"Bagaimana mungkin kita melakukan fit and proper test dalam waktu singkat sementara masa sidang akan berakhir minggu ini," kata Ketua Komisi VI, Airlangga Hartato, kepada detikcom, Selasa (13/12/2011).

"Jadi baru akan kita jadwalkan pemilihan komisioner KPPU pada masa sidang berikutnya," lanjut Airlangga.

Airlangga menjelaskan, dari 19 nama yang telah diajukan oleh pemerintah akan dipilih 7 orang yang selanjutnya akan menjalani fit and proper test. Namun, Airlangga menilai, dari 19 nama tersebut, tidak mewakili seluruh stakeholder yang ada.

"Yang dikirim oleh pemerintah bidangnya terbatas karena tidak mencerminkan persaingan usaha. Seharusnya para praktisi pengusaha tapi ini hanya dosen-dosen," cetus politisi Golkar ini.

Sebelumnya, Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan, KPPU untuk sementara tutup hingga terpilih komisioner baru. Alasannya, DPR belum menggelar fit and proper test dan pemilihan calon komisioner baru.

Karena komisioner telah habis masa tugas, maka semua penyelidikan dan penyidikan pun tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya, KPPU langsung menyurati seluruh pihak ketiga untuk menunda seluruh janji atau panggilan mediasi dan sebagainya. KPPU sendiri berwenang menyelidiki/ menyidik dugaan persaingan usaha tidak sehat para pelaku usaha.

"Saya harap Presiden mengeluarkan Keppres hingga terbentuk komisioner baru dari DPR. Kami sudah memberi tahu jauh-jauh hari sebelum masa tugas kami habis. Sudah sebulan informasikan lalu ke Presiden dan DPR kalau kami habis masa tugas hari ini. Tapi kok bisa terlambat? Saya tidak tahu, itu kan proses politik antara DPR dan Presiden," beber Nawir.

(her/her)