Diduga Pompa Air yang Dipasang di Kampung Bandan Palsu

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pembangunan pompa polder di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Sayang, dalam proyek ini tersiar kabar adanya pemalsuan pompa yang dilakukan pihak kontraktor.

Saat hal ini dikonfirmasi pada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, ia mengaku belum mendengar informasi itu secara langsung. Hanya saja dia memastikan jika itu benar tentu Pemprov tak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor.

"Untuk temuan tersebut, saya belum terima laporannya secara rinci," kata Fauzi di Gedung Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (12/12/2011) malam.

Untuk menindaklanjuti kebenaran informasi itu, Fauzi meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Jika indikasi pemalsuan itu benar, pihak kontraktor terancam sanksi pidana, atau masuk dalam daftar hitam kontraktor yang tidak boleh mengikuti lelang seluruh proyek pembangunan di DKI Jakarta selama dua tahun.

"Saya minta dinas terkait mempelajari temuan tersebut secepatnya, sehingga bisa segera ditindaklanjuti kalau memang tidak sesuai dengan besaran teknis (bestek) kenapa diterima begitu saja," tambahnya.

Dalam kesempatan lainnya, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Ery Basworo, mengaku kaget. Ia menjelaskan, pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk menyelidiki kondisi pompa-pompa yang beroperasi Kampung Bandan.

"Kita akan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah bestek pompa air itu tidak sesuai dengan perjanjian awalnya, yaitu menurun dari kualitas yang ditetapkan," kata Ery.

Ery mengaku untuk proyek pembangunan polder itu pihaknya sudah membayarkan sebagian dari nilai proyek yang dianggarkan. Dengan demikian, jika terjadi kecurangan pemalsuan di lapangan tentu akan ada hitung-hitungan ulang.

"Kami akan menghitung ulang harga pompa tersebut. Dan kami akan membayarkannya sesai dengan kondisi real pompa air tersebut," tegas Ery.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, ada dugaan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan polder yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tersebut. Kasus ini disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 9,7 miliar.

Dalam dokumen lelang tersebut, ditetapkan Starting Methode yang diminta adalah Variable Frekuensi Drive (VFD). Tetapi panitia lelang tetap memenangkan PT Ruhaak Phala Industries, yang mengajukan Starting Method Soft Starter.

Ada perbedaan harga yang cukup tinggi antara Starting Methode VFD dengan Starting Methode Soft Starter. Penyimpangan lainnya, adalah pengurangan ketebalan pipa yang harusnya 16 mm ternyata yang dipasang cuma 12 mm.

(lia/her)