Terdepan Dukung Interpelasi, PKS Bukan Mau Cari Gara-gara

Jakarta - Fraksi PKS di DPR menegaskan dukungannya terhadap pengajuan hak interpelasi kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus korupsi, bukan untuk mengganggu pemerintah. Bukan pula membuat konflik di dalam Setgab Koalisi.

Demikian jawab Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, menjawab pertanyaan apakah PKS lagi-lagi mau 'membuat gara-gara' dalam Setgab Koalisi dengan mendukung hak interpelasi. Politisi senior PKS ini dicegat wartawan di sela diskusi Radio Sindo 'Koruptor Makin Kesohor' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2011).

"Jangan diartikan begitu dong. Kita bukan mau mengganggu kinerja pemerintah atau harmoninasinya dengan DPR," ujar Nasir.

Dia menjelaskan dukungan PKS terhadap rencana interpelasi yang dimotori oleh Partai Golkar tersebut didasarkan fakta bahwa kebjikan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut memang kontroversial. Penerapan pengetatan syarat remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi tidak dilandasi dengan payung hukum yang jelas.

"Kita hanya minta penjelasan presiden bahwa ada kebijakan anak buahnya yang melanggar aturan. Kita hanya mau tahu saja apakah presiden mengetahuinya atau tidak," papar Nasir.

Sebelumnya dikatakan, sejauh ini anggota Setgab Koalisi yang memastikan mendukung pengajuan interpelasi adalah PKS, PPP dan Golkar. Bila dalam rapat paripurna ada empat lagi fraksi yang memastikan memberikan dukungannya, maka otomatis hak interpelasi itu sah diajukan.

"Tentu PKS yang terdepan untuk interpelasi," tegas Nasir.

(mad/lh)