PDIP Yakin Setgab Tak Kompak Soal UU Pemilu

Jakarta - PDIP melihat Setgab koalisi tak akan mudah mengkompromikan pasal-pasal krusial dalam UU Pemilu. Karena sejumlah pasal memang menyangkut eksistensi parpol menengah dan kecil anggota koalisi.

Empat poin yang akan dikompromikan di Setgab memang cukup krusial. Antara lain menyangkut Parliamentary Threshold (PT), Dapil, sistem perhitungan suara, dan sistem pemilu.

Masalah PT utamanya berkaitan langsung dengan eksistensi parpol anggota Setgab koalisi ke depan. Misalnya PAN, PKS, PPP,PKB yang sempat tergabung dalam poros tengah karena menolak usul pemerintah menyangkut PT Pemilu 2014 sebesar 4 persen.

Karena itu pembahasan UU Pemilu di Setgab koalisi diprediksi akan alot. "Untuk pembahasan revisi UU Pemilu itu domainnya bukan di Setgab. Saya yakin itu tidak bisa diselesaikan di Setgab," tutur Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung, kepada detikcom, Sabtu (10/12/2011).

Pramono menyarankan agar fraksi-fraksi di DPR mengedepankan pembahasan pada domain yang benar. Pembahasan revisi UU Pemilu tentu harusnya dilakukan sepenuhnya di DPR.

"Lebih baik dicari jalan keluarnya seperti apa. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat kan bisa diputuskan melalui voting,"tuturnya.

6 Parpol anggota koalisi siap mengkompromikan revisi UU Pemilu. Namun kompromi perlu dilakukan dalam bentuk rapat Setgab berkala, karena masih ada perbedaan pandangan menyangkut sejumlah pasal krusial.

Setgab juga sudah mengagendakan sejumlah rapat bersama. Yang menjadi fokus perhatian Setgab saat ini memang mencari kata sepakat menyangkut revisi UU Pemilu.

(van/gah)