Presiden SBY & PM Bangladesh Pimpin Diskusi Bali Democracy Forum

Nusa Dua - Bali Democracy Forum (BDF) IV telah resmi dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika tahun lalu bersama dengan Presiden Korea Selatan, tahun ini Presiden SBY duduk bersama Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed memimpin jalannya forum diskusi soal demokrasi ini.

Forum ini berlangsung di Nusantara Room, Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Kamis (8/12/2011). Sejumlah delegasi dari perwakilan 82 negara mengikuti forum tahunan ini.

Presiden SBY maupun PM Hasina akan menjadi ketua bersama dalam leaders' session dalam forum yang mengambil tema 'Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices'. Sesi ini terbagi menjadi dua, dimana sesi pertama akan dipimpin oleh SBY dan sesi kedua dipimpin oleh PM Hasina.

Sesi pertama, ada 4 kepala negara atau kepala pemerintahan yang menyampaikan pidato soal demokrasi di negara masing-masing. Mereka adalah Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani.

Sesi kedua, ada 4 kepala negara atau kepala pemerintahan yang berpidato secara bergiliran. Mereka adalah Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Perdana Menteri Mongolia Sukhbaatar Batbold, Wakil Presiden Filipina, Jejomar Binay, dan Wakil Perdana Menteri Turki, Bulent Arinc.

BDF IV yang diselenggarakan pada 8-9 Desember 2011 ini mengambil tema 'Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices'. Hari pertama akan dilakukan diskusi antara negara-negara peserta dengan tema tersebut di atas. Pada hari kedua, akan dilakukan dua sesi diskusi interaktif antar negara-negara peserta. Sesi interaktif pertama mengambil tema 'The Ability of State to Respond to the Voice of Democracy' (Kemampuan Negara Merespon Suara Demokratis). Sedangkan sesi kedua mengambil tema 'Ensuring Democratic Space for Civil Society Participation' (Memastikan Cukup Ruang untuk Partisipasi Masyarakat Madani).

(nvc/ndr)