Tiga Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokrasi

Nusa Dua - Keberadaan masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Masyarakat sipil dinilai memiliki 3 fungsi utama, yakni advokasi, empowerment dan social control, yang menunjang terciptanya demokrasi yang matang.

"Tiga peran utama civil society, pertama peran sebagai advokasi. Dia ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik," ujar pengamat politik internasional dari LIPI, Dewi Fortuna Anwar, dalam Lokakarya Bali Democracy Forum: Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Partisipasi Berdemokrasi di Nusa Dua, Bali, Rabu (7/12/2011).

Menurut Dewi, masyarakat sipil harus ikut menyampaikan aspirasi kepada elemen-elemen yang bisa membuat keputusan langsung. Elemen yang dimaksud salah satunya melalui DPR.

"Mereka secara aktif membuat advokasi," tuturnya.

Peran kedua, yakni empowerment dalam proses demokrasi. "Civil society secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat (empowerment)," terang Dewi.

Peran ketiga, yakni fungsi kontrol sosial. Dimana masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya.

"Fungsi sebagai social control, melalui media massa, peran NGO, ormas keagamaan, bagian dari civil society, terorganisir, horisontal memberdayakan masyarakat," jelasnya.

Menurut Dewi, masyarakat sipil yang baik harus sadar akan hak dan kewajibannya secara konstitusional. Masyarakat sipil di Indonesia cenderung menjadikan dirinya sebagai pembantu masyarakat untuk mencegah agar kekuasaan tidak semena-mena. Hal ini harus terus dijaga.

"Selama tidak ada corong bagi masyarakat untuk mengontrol dan memberikan usul kepada pemerintah, sulit pemerintah bertahan untuk demokratis," tandas Dewi.

(nvc/mok)