Indonesia Harus Ikut Kawal Myanmar Menuju Proses Demokratisasi

Nusa Dua - Banyak pihak yang tidak percaya proses reformasi yang tengah berlangsung di Myanmar. Untuk memastikan proses reformasi berjalan sesuai koridornya, perlu dilakukan pengawalan oleh negara-negara ASEAN dan dunia internasional.

Munculnya kekhawatiran reformasi hanya di permukaan saja dan keterbukaan rezim militer di Myanmar hanya sekadar kedok saja, dinilai wajar terjadi.

"Ada kekhawatiran seperti itu dan saya kira kekhawatiran ini pasti tetap akan ada. Karena masyarakat dunia juga akan melihat sejauh mana perkembangan-perkembangan di Myanmar itu menuju ke arah demokratisasi," ujar pengamat politik internasional dari LIPI, Dewi Fortuna Anwar kepada wartawan usai Lokakarya Bali Democracy Forum: Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Partisipasi Berdemokrasi di Nusa Dua, Bali, Rabu (7/12/2011).

Namun, menurut Dewi Fortuna, ada beberapa hal yang menjadi bukti keseriusan pemerintah Myanmar. Salah satunya pembebasan tokoh pro demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi dan kunjungan Menlu AS, Hillary Clinton ke Myanmar baru-baru ini.

"Kelihatan mereka serius. Mereka sudah membebaskan Aung San Suu Kyi, sekarang malahan memberi peluang bagi beliau untuk kembali terlibat dalam kehidupan politik. Mereka juga membebaskan tahanan politik, meskipun masih banyak juga tahanan politik lain dan malahan sekarang sudah memberi hak untuk melakukan demonstrasi," terang Dewi.

Dewi menilai, Myanmar memiliki peluang emas untuk membuktikan diri apakah mereka serius melakukan reformasi. Myanmar diberi peluang untuk menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014 mendatang.

"Nah, ini peluang bagi kita untuk ASEAN dan masyarakat internasional pada umumnya untuk betul-betul mengawal Myanmar pada umumnya. Lho Anda (Myanmar) mau jadi Ketua ASEAN, jangan bikin malu kita," ucapnya.

"Jadi kita gunakan ini momentumnya untuk memastikan bahwa barangkali tadi perubahannya kosmetik itu menjadi perubahan yang lebih fundamental yang sifatnya irreplaceable," tandas Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik.

(nvc/mok)