Wamenkum HAM: Tak Setuju Pengetatan Remisi, Silakan Gugat ke PTUN

Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersikukuh bahwa Surat Keputusan (SK) Menkum HAM tentang pengetatan pemberian remisi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bila Komisi III mempersoalkannya, Denny mempersilakan untuk ditempuh jalur hukum.

"Prosedurnya sesuai, kalau merasa tidak sesuai SK nya digugat saja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), selesai masalah. Biarkan pengadilan yang menentukan keliru atau tidak. Karena menurut kami sesuai," ujar Denny di sela-sela rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2011).

Menurut Denny apa yang didebatkan Komisi III mengenai SK pengetatan remisi bagi koruptor hanya persoalan teknis. Sedangkan semangat yang memberi efek jera bagi koruptor diabaikan.

"Kalau bicara detail anda bisa debat teknis silakan tapi semangatnya tidak bisa memberikan remisi dengan mudah bagi terpidana korupsi. Kalau ada yang ingin beda pendapat dengan itu maka tidak sejalan dengan pendapat masyarakat yang terganggu dengan tindak korupsi yang masih marak," terangnya.

Sedari awal diumumkannya pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi, kontroversi langsung mencuat. Sebagian besar masyarakat dan khususnya penggiat perang melawan korupsi mendukung kebijakan untuk menguatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Sebaliknya suara menentang bermunculan dari kalangan DPR. Secara kebetulan pada saat bersamaan, ada beberapa orang politisi yang sedang menjalani proses hukum di KPK sementara yang telah dijebloskan ke dalam penjara otomatis tidak dapat lagi menikmati fasilitas pengurangan masa hukuman rutin (remisi) apalagi pembebasan bersyarat seperti para pendahulu mereka.

(her/gun)