Beda Pandangan, 6 Parpol Koalisi Siap Kompromikan UU Pemilu

Jakarta - 6 Parpol anggota koalisi siap mengkompromikan revisi UU Pemilu. Namun kompromi perlu dilakukan dalam bentuk rapat Setgab berkala, karena masih ada perbedaan pandangan menyangkut sejumlah pasal krusial.

"Rapat setgabnya kan belum dimulai, nggak ada arah paksa-paksaan. PPP siap untuk melakukan pengkajian mendalam bersama teman-teman Setgab," tutur Sekretaris FPPP DPR, Arwani Thomafi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2011).

Menurut Arwani, pertemuan berkala akan menggabungkan pandangan parpol anggota Setgab. Meskipun untuk mencari titik temu membutuhkan waktu.

"Lobi-intensif intensif yang dilakukan fraksi-fraksi lewat beberapa forum seperti dalam setgab ini mempunyai satu tujuan yaitu mencari titik temu perbedaan yang ada. Titik temu dilandaskan atas kesepahaman bersama untuk regulasi pemilu yang lebih baik. Bukan kompromi dengan pengertian barter pasal,"tutur Arwani.

Pandangan senada disampaikan sekretaris FPAN DPR, Teguh Juwarno. Teguh menilai Setgab memang memerlukan forum kebersamaan seperti itu.

"Selama ini Setgab belum pernah membahas tentang RUU Pemilu. Ini yang berakibat masing-masing anggota koalisi muncul dengan keinginannya sendiri-sendiri. Maka menjadi penting untuk melakukan penyamaan persepsi soal RUU pemilu,"tutur Teguh.

PKS pun berpandangan sama. PKS berharap ada forum diskusi dan debat terbuka di Setgab menyangkut sistem pemilu yang lebih baik.

"Kita jangan terjebak persoalan angka, tapi yang substantif. PKS ingin bersama membicarakan bagaimana mengelola pemerintahan yang lebih baik ke depan," tutur sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim.

PKB pun akan hadir dalam forum perdana yang digelar malam nanti. PKB ingin melihat angin politik, meski tetap berharap PT Pemilu 2014 hanya 3 persen.

"Kita hadir. Soal UU Pemilu kita akan pelajari mendetail. Kita tetap minta PT 3 persen, dapil tetap, PT berlaku nasional,kursi habis di dapil,bisa proporsional tertutup atau terbuka," tutur Ketua FPKB DPR, Marwan Jafar.

Partai Demokrat (PD) yakin Setgab koalisi akan menyepakati pasal-pasal krusial dalam revisi UU Pemilu. Meskipun Setgab baru saja gagal mengamankan kesatuan pandangan soal capim KPK.

"Kalau kemarin itu (capim KPK) kan menyangkut nama, menyangkut orang. Kalau menyangkut nama itu kan sulit menyamakan nama untuk semua anggota Setgab," tutur Sekretaris FPD DPR, Saan Mustopa.

Partai Golkar pun berharap demikian. "Itu lobi untuk mencari mufakat dan mungkin mengkanalisasi tensi yang muncul dari para anggota Setgab," tutur jubir Golkar, Nurul Arifin.

Sebelumnya diberitakan Setgab akan mengawali rapat perdana pembahasan revisi UU Pemilu malam ini. Rapat digelar di kantor Setgab di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

(van/gun)