Bali Democracy Forum Beri 'Pesan Khusus' kepada Negara Otoriter

Bali Democracy Forum Beri 'Pesan Khusus' kepada Negara Otoriter

- detikNews
Rabu, 07 Des 2011 14:59 WIB
Denpasar - Keberadaan Bali Democracy Forum (BDF) IV tidak bisa dipandang sebelah mata. Forum antarnegara yang khusus membahas demokrasi ini dinilai mampu memberi pengaruh kepada dunia internasional bahwa demokrasi itu penting.

Penyelenggaraan BDF IV kali ini mengambil tema Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices. Tema ini seolah ingin memberi pesan kepada negara lain, terutama yang belum menganut demokrasi, agar mereka mau membuka diri kepada aspirasi rakyatnya.

"Kalau kita berbicara demokrasi, mau tidak mau kan kita harus berbicara partisipasi. Bagaimana negara memberi ruang kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dan bagaimana masyarakat itu sendiri harus diberi ruang untuk tumbuh," ujar pengamat politik dari LIPI, Dewi Fortuna Anwar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu dikatakan Dewi usai Lokakarya BDF: Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Partisipasi Berdemokrasi di Nusa Dua, Bali (7/12/2011).

Apa yang terjadi beberapa bulan terakhir di negara kawasan Afrika maupun Timur Tengah, di mana rezim-rezim otoriter ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri, semakin memperjelas pesan tersebut. Setiap pemerintah harus mau mendengarkan kehendak rakyat, jika tidak ingin dilengserkan secara paksa oleh rakyat.

"Memang ada momentum di mana beberapa rezim otoriter ditumbangkan oleh masyarakatnya, karena tidak mau dan tidak mampu membuka diri secara damai kepada kehendak publik itu," terangnya.

Dewi menilai, pelaksanaan BDF IV ini menjadi momentum yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan dan berbagi kepada negara lain soal pengalaman berdemokrasi.

"Saya kira momentumnya cukup bagus dan memberi kemungkinan lebih besar bahwa berbagai rezim-rezim yang belum mau membuka diri akan lebih melihat ini cukup relevan," ucap Dewi.

"Pesan itu yang ingin kita sampaikan. Kalau Anda tidak mau mengubah diri secara damai, itu berarti Anda menunggu kelompok luar melakukan pemaksaan bagi Anda untuk mengubah diri," tandas Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik ini.



(nvc/lrn)


Berita Terkait