.webp)
"Saya senang sekali hari ini bisa kembali ke UI, ke almamater saya setelah sekian lama. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa saya dulu kuliah di jurusan komunikasi massa FISIP UI," kata Puan di hadapan ratusan mahasiswa UI.
Seperti rilis yang diterima detikcom, acara sosialisasi itu digelar di Selo Soemardjan Media Centre (SSMC), FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Rabu (7/12/2011).
"Namun saya lebih senang lagi karena akhirnya diskusi tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sudah kembali ke kampus," kata putri Megawati Soekarnoputri ini.
Puan mengenang saat ia masih menjadi mahasiswa, UI dan kampus lainnya disterilkan oleh penguasa. Mahasiswa tidak boleh berbicara soal 4 pilar, apalagi berdiskusi soal politik praktis.
"Saat itu namanya mahasiswa disuruh jadi robot kuliah. Pokoknya kerjaan mahasiswa hanya kuliah saja. Nggak perlu atau nggak boleh mikirin yang lain," kenang Puan.
Dia bercerita, dulu kalau ada mahasiswa yang berdiskusi soal 4 pilar, maka mereka langsung diawasi intelijen dan dicap radikal kampus karena dianggap menerapkan politik praktis.
"Teman-teman saya ada juga yang waktu itu sering sembunyi-sembunyi dari kejaran aparat atau intel. Padahal kalau kita bicara 4 pilar itu bukan bicara politik praktis, tapi bicara bangsa dan negara," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Puan secara khusus berbicara soal pilar Bhinneka Tunggal Ika. Puan mengaku sedih kemajemukan, yang justru menjadi ciri khas Indonesia, malah memicu berbagai konflik sosial.
"Apa kata dunia bila bangsa yang salah satu pilarnya sudah jelas Bhinneka Tunggal Ika malah sering mempermasalahkan keragamannya sendiri?" cetus Puan.
Dia mengulas, banyak pihak yang mengutuk, menyayangkan konflik-konflik yang terjadi. Namun yang mengherankan, banyak juga yang mendorong supaya ada konflik horizontal. "Lebih heran lagi banyak yang mendiamkan terjadinya konflik-konflik ini," katanya.
Puan mengingatkan, makna tersirat dari Bhinneka Tunggal Ika adalah penghargaan terhadap perbedaan, bahkan perbedaan itu dilindungi. Di Indonesia, tegasnya, perbedaan atau keragaman adalah kenyataan.
"Sekarang tergantung kita, apakah akan diam saja melihat kita terpecah-belah dengan alasan keragaman? Atau kita mau bersikap proaktif menjadikan keragaman sebagai dasar persatuan," ujarnya.
(lrn/vit)
