"Ada rekap absensi, tetapi cuma absen bodong. Absennya lengkap full 100 persen kehadiran, tapi orangnya tidak ada," ujar Marzuki Alie kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2011).
Marzuki menyebutkan, selama ini mekanisme pemberian sanksi terkait absensi anggota dewan diserahkan kepada masing-masing fraksi. Pimpinan hanya memberikan hasil rekapitulasi absensi dari Sekjen DPR.
"Kita berikan data nanti pada partainya sesuai keadannya. Silakan nanti partai menghukum, bukan kita. Tapi kita berikan data yang betul," terangnya.
Untuk mencegah adanya absen bodong, Marzuki meminta finger print segera direalisasikan. Karena dengan menggunakan teknologi, budaya titip absen bisa dihilangkan di Senayan.
"Sesegera mungkin direalisasikan. Kalau tahun ini ada jadi (finger print). Tapi katanya anggarannya nggak ada katanya. Terserah Bu Sekjen saja," imbuhnya.
(her/gun)











































