Pimpinan DPR Ngotot Perlunya Finger Print di Ruang Paripurna

Jakarta - Pimpinan DPR rupanya ngotot supaya ada alat finger print di ruang paripurna DPR. Alat ini dipandang efektif untuk menjadi kontrol agar tidak ada anggota DPR yang titip absen saat paripurna.

"Sekarang kita melaksanakan perintah tata tertib DPR pasal 243. Itu jelas menyatakan alat kehadiran itu elektronik. Elektronik itu apa artinya, dengan IT. IT itu nggak perlu nulis nama, tinggal tunjuk masuk, lebih mudah," ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2011).

Menurut Marzuki, pengadaan finger print di ruang paripurna memang perlu. Namun ia menolak bila biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 4 miliar.

"Begitu saya dapat angka Rp 4 M saya protes. Hitungan saya nggak lebih dari Rp 500 juta karena saya dulu orang IT jadi saya tahu persis," terangnya.

Rencananya, menurut Marzuki di dalam ruang paripurna gedung Nusantar II akan dipasang 18 alat. "Ada 18. Dipasang di semua akses masuk dari depan, samping, belakang," terangnya.

Terkait adanya keberatan dari anggota fraksi PDIP Indah Kurnia tentang finger print, Marzuki tidak mengubrisnya. Sebagai sebuah lembaga, DPR dinilai juga harus punya kontrol.

"DPR ini lembaga politik, kantor. Kantor juga ada kontrolnya. Masa ngga ada kontrolnya orang keluar masuk terserah saja. Lembaga politik bebas, itu lembaga politik liar namanya. Setiap apa pun ada aturan. Kalau begitu ngga usah ada aturan, liar saja," jelasnya.

(her/gun)