Gubernur Riau: Pemerintah Pusat Belum Adil

Pekanbaru - Posisi Riau sebagai penghasil devisa terbesar dari sektor Migas namun pembagian dana APBN dirasakan masih jauh dari harapan. Pemerintah Pusat dinilai belum berlaku adil buat masyarakat Riau.

Uneg-uneg ini disampaikan Gubernur Riau, Rusli Zainal dalam acara coffee morning akhir tahun bersama jurnalis, Rabu (7/12/2011) di kediaman gubernur Jl Diponegoro, Pekanbaru.

"Siapa yang tidak tahu, kalau bumi Melayu Riau sebagai penghasil Migas terbesar di Indonesia. Tapi kalau kita mau jujur, dana APBN yang kita dapatkan masih sedikit. Rasanya pemerintah pusat belum adil," kata Rusli curhat ke wartawan.

Padahal selama ini, kata Rusli, Riau merupakan daerah yang paling kondusif dari segi keamanan dan kenyamanan. Tidak ada gejolak yang meninjol terhadap kehadiran pihak perusahaan swasta yang menanamkan investasinya.

"Kita mengharapkan, pemerintah pusat dapat melihat kondisi kita yang juga masih membutuhkan dana untuk infrastruktur," kata Rusli.

Untuk mendapatkan dana pemerintah pusat itu, kata Rusli, masing-masing kabupaten kota, juga harus rajin mengintip anggaran yang ada di kementerian. Sebab, masing-masing kementerian ada dana APBN yang bisa di sharing ke daerah.

"Saya pernah liat anggaran kementerian mnasih ada ratusan triliun. Nah bagaimana dana itu bisa mengalir ke daerah untuk kita gunakan kepentingan publik," kata Rusli.

Pemprov Riau juga sebenarnya ingin diperhatikan pusat sebagaimana Provinsi Aceh dan Papua. Di mana kedua wilayah itu mendapatkan dana otonomi khusus.
Tentunya memang mendapatkan otonomi khusus itu dengan "berdarah-darah".

"Walau Riau pernah ada gaung Riau Merdeka, namun NKRI adalah harga mati buat kita. Nggak perlulah kita melakukan penekanan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum," kata Rusli.

Masih menuru Rusli, Riau selama ini dijuluki daerah di bawah minyak di atas minyak. Di bawah minyak bumi, di atas minyak kelapa sawit.

Kondisi Riau yang begitu kaya, namun nilai APBN yang kembali masih jauh dari kebutuhan yang ada. "Penekanan dengan cara yang positif perlu juga kita lakukan ke pemerintah pusat. Kita mengajukan program ke pemerintah pusat agar dana APBN itu menglir ke daerah," kata Rusli.

(cha/anw)