Paripurna DPR Ramai Diisi Interupsi Tolak Absen Finger Print

Jakarta - Rapat paripurna DPR mengagendakan penetapan pimpinan KPK. Namun justru dalam rapat itu, anggota DPR ramai melakukan interupsi tentang rencana penerapan sistem absen finger print.

"Interupsi pimpinan, tentang absen finger print saya menolak. Saya bukan anggota yang sering menitip absen. Keputusan menggunakan finger print sangat emosional, reaktif, karena pimpinan menganggap integritas anggota DPR masih diragukan, apalagi harganya sampai Rp 4 miliar," tutur anggota FPDIP DPR, Indah Kurnia, dalam interupsinya.

Hal ini meramaikan rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Menurut Indah, ada yang lebih penting dari kehadiran fisik. Yakni pekerjaan anggota DPR yang lebih nyata.

"Kalau kehadiran fisik hanya bagus tampil ke media tapi tidak substansif. Kalau efektivitas kehadiran mau ditingkatkan, bukan lembaga ini saja tapi termasuk semua negara sampai presiden. Dan tidak hanya pada rapat paripurna tapi juga rapat-rapat di komisi," tuturnya.

Pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, mencoba menenangkan. Priyo menjelaskan akan mengundang pimpinan fraksi untuk membahas masalah ini.

"Sesungguhnya pimpinan dewan punya niat yang baik. Punya iktikad yang baik bahwa kita sesungguhnya punya niat yang sama. Akan tetapi kalau menimbulkan persepsi kok seperti karyawan, meskipun dalam tatib dianjurkan untuk fisik. Nanti saya akan undang pimpinan fraksi untuk konsultasi dengan pimpinan DPR, kita ketok palu ya kita ketok palu, kalau tidak ya tidak," tutur Priyo.

Menurut Priyo, kurang pas jika anggota DPR diperlakukan seperti karyawan. "Kita kok tidak enak hati disebut karyawan padahal ini adalah lembaga politis. Sementara kita sudahi ini, dalam waktu tak lama kita akan undang pimpinan fraksi," jelasnya.

Namun interupsi berlanjut. Anggota FPD DPR Roy Suryo menilai finger print belum perlu dijadikan sistem absen baru DPR.

"Saya setuju dengan interupsi Ibu Indah. Meski saya setuju kehadiran perlu dibenahi," tutur Roy.

Anggota FPDIP DPR Arya Bima menimpali. Ia menolak pimpinan DPR merapatkan masalah finger print.

"Rapat pimpinan dan fraksi jangan bicara absen mengabsen itu memalukan. Jangan bicara soal absen, gedung, tunjangan, l ptop, itu bukan yang kita bicarakan. Coba bicarakan masalah papua," tutur Aryo.

Kemudian Priyo kembali menenangkan. "Baiklah semua masukan diterima, besok akan dirapatkan pimpinan," tutur Priyo

(van/ndr)