Soal Minta Dana Tambahan, KPU Siap Diaudit

Jakarta - KPU tidak keberatan apabila Golkar meminta dilakukan audit atas dana Pilpres putaran pertama. Ini terkait permintaan dana tambahan Pilpres putaran dua sebesar Rp 418,931 miliar oleh KPU."Silakan audit, kami tidak keberatan karena DPR sudah mengirimkan data-data ke BPK mengenai hal tersebut. Ini juga supaya tidak ada dusta di antara kita."Demikian kata Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dalam jumpa pers di Kantor KPU jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (19/7/2004).Dijelaskan dia, Panitia Anggaran DPR RI menyetujui untuk melakukan pembahasan anggaran tambahan bagi KPU, khusus untuk biaya cetak surat suara, formulir, sampul, dan tinta, yang menurut KPU dibutuhkan tambahan dana Rp 10 miliar, guna pelaksanaan Pilpres putaran dua.KPU mengajukan permintaan tambahan dana untuk Pilpres putaran dua sebesar Rp 418,931 miliar. Rinciannya, tambahan biaya pengangkutan logistik Rp 25 miliar, tambahan biaya sosialisasi Rp 10 miliar, dana tambahan biaya teknologi informasi (TI) Rp 40 miliar, tambahan cetak surat suara, formulir, sampul dan tinta Rp 10 miliar.Kemudian untuk operasional KPU daerah seperti angkutan/transportasi barang cetakan untuk 32 provinsi sebesar Rp 33,256 miliar, operasional 440 KPU kabupaten/kota Rp 126,541 miliar, operasional 5.109 PPK Rp 26,677 miliar, operasional 71.018 PPS Rp 11,598 miliar, operasional 574.945 KPPS Rp 120,857 miliar, tambahan dana untuk daerah khusus atau daerah sulit Rp 15 miliar. (sss/)