“Kalau ditemukan penyimpangan saya siap diborgol,” ujar Suryadharma dalam raker evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1432H/2011 dengan Komisi VIII, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2011).
Ketum PPP ini juga mempersilakan DPR mengusulkan untuk membentuk lembaga independen khusus yang nantinya mengurus ibadah haji. “Silakan saja, kami tidak pernah melarang,” ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau itu (lembaga) memiliki keunggulan tolong dipaparkan,” imbuh Suryadharma.
Sebelumnya diberitakan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji 1432 H/ 2011 DPR menilai Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan kesalahan besar dalam penyelenggaraan haji.
“Kesalahan tersebut adalah dilanggarnya kesepakatan hasil panja BPIH antara Komisi VIII dan Kemenag soal penyediaan makanan oleh katering dengan menggunakan box namun pada kenyataannya prasmanan,” kata tim pengawas, Mahrus Munir.
Tak hanya itu, tim menilai banyaknya kejadian yang mengindikasikan penyelenggara ibadah haji buruk. Termasuk kasus diare yang menimpa jamaah haji dan transportasi serta pemondokan yang tidak sesuai.
Tim pengawas juga menemukan adanya penyimpangan keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga DPR meminta KPK dan BPK untuk mengauditnya.
Mahrus mengatakan Komisi VIII mendapat laporan dari seorang petugas bernama Masdalina terkait burunya pelayanan haji. Namun laporan itu berimbas pada diberikannya surat peringatan kepada Masdalina.
(feb/nwk)










































