FPKB Desak Pemerintah Segera Serahkan RUU Desa ke DPR

Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat penyerahan draf RUU Desa ke DPR. Sebab hingga detik ini belum ada kejelasan kapan draf tersebut akan dikirimkan pemerintah dan dibahas bersama dengan DPR.

"FPKB sangat khawatir nasib RUU Desa jadi terkatung-katung tanpa ada kepastian. Kondisi ini tidak boleh terus berlangsung. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk mempercepat penyerahan draf RUU agar segera dapat dibahas dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Sekretaris FPKB DPR, Hanif Dhakiri.

Hal itu dikatakan Hanif saat menerima delegasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di gedung Parelemn, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2011). Hanif didampingi anggota Komisi II DPR dari FPKB, Abdul Malik Haramain.

Hanif mengatakan, FPKB juga berharap pemerintah memasukkan klausul alokasi anggaran 10 persen dari APBN untuk desa dalam draf RUU. Tidak hanya karena sangat penting bagi desa, alokasi dana itu juga akan membuktikan bahwa paradigma pembangunan pemerintah tidak hanya berorientasi ke kota melainkan pro-desa.

"Dengan mengakomodasi ini, sama artinya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan, sebab lebih 50 persen kemiskinan berada di desa," ujarnya.

Namun, lanjutnya, jika pemerintah tidak memasukkan klausul itu dalam RUU, maka pihaknya akan memuat klausul itu dalam daftar inventarisir masalah (DIM) RUU versi FPKB.

Sementara Abdul Malik Haramain menambahkan, dana desa yang diperjuangkan PKB sebagai komitmen untuk memeratakan pembangunan ke level yang paling rendah. Selama ini desa hanya menjadi tempat pembangunan.

"Pemerintah harus mau dan ini komitmen untuk melibatkan desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di desa," kata Malik menambahkan mekanisme dana desa harus diatur sedemikian rupa agar transparan dan akuntabel.


(lrn/aan)