SBY Dorong Menterinya Beri Keterangan Tanpa Menunggu Ditanya Pers

Jakarta - Presiden SBY mendorong seluruh jajaran pemerintah lebih cepat tanggap terhadap situasi terkini dan aktif menyampaikan penjelasan kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi simpang siur informasi masalah-masalah yang timbul akibat informasi yang kurang tepat bisa cepat diatasi.

"Daya tanggap menjadi ciri good goverment," tegas Presiden SBY dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (2/12/2012).

Untuk mempercepat penanganan isu-isu krusial, Presiden SBY mendorong kementerian koordinasi menggelar rapat koordinasi di jajaran masing-masing setidaknya satu kali dalam satu pekan. Hasil dari rapat koordinasi mengenai langkah-langkah penanganan masalah dan hasilnya kemudian disampaikan kepada masyarakat luas.

"Saudara mengelola isu-isu penting, maka komunikasikan kepada masyarakat melalui media massa, tidak perlu menunggu pertanyaan wartawan. Sehingga tidak terlalu banyak distrosi atau kesalahpengertian rakyat terhadap pemerintah," wanti SBY.

Salah satu kasus yang menunjukkan kurangnya daya tanggap jajaran pemerintah terhadap isu terkini yang berujung pada salah paham, adalah peringatan HUT OPM di Papua pada 1 Desember 2011. Sejak pagi hari di beberapa televisi internasional menayangkan running text bahwa TNI melakukan penembakan terhadap pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora yang ternyata tidak benar sama sekali.

"Terhadap hal sensitif tersebut harus cepat. Jangan sampai berjam-jam masyarakat global mengetahui hal keliru. Hidupkan sistem pelaporan cepat. Jika saudara sudah menanagani, beritahu saya sehigga saya bisa pastikan sistem sudah bekerja dan tindakan sudah dilakukan," papar SBY.

"Ini bagian dari tanggung jawab dan daya tanggap kita untuk membantu publik menangani masalah, tidak terjadi pemberitaan yang simpang siur," sambungnya.

(lh/gah)